PEKANBARU - Anggota DPRD Riau kunjungi masyarakat RW 11, 12 dan 13 di tapal batas Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dengan Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Diketahui, masyarakat tiga RW itu mengajukan keberatan karena dalam Permendagri nomor 18 tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru. Disebutkan wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak, Kabupaten Kampar. Masyarakat meminta agar dikembalikan ke wilayah Pekanbaru.

Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, mengatakan persoalan tapal batas itu sudah cukup lama didengar dewan berdasarkan laporan masyarakat kepada anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat. Juga Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para tokoh masyarakat dan forum RT/RW 11, 12 dan 13.

"Karena laporan itu sebenarnya sudah cukup lama disampaikan Buk Ade, kita sama-sama berharap agar ini segera selesai. Sebaiknya wilayah ini dikembalikan ke Pekanbaru," kata dia, Senin (27/3/2023).

Agung mengungkapkan bahwa permasalahan tapal batas di mana masyarakat suatu wilayah merasa tiba-tiba dimasukkan ke wilayah lain, tak hanya sekali terjadi di Riau. Sebelumnya juga pernah terjadi di Kabupaten Siak dan Pelalawan.

"Dua wilayah itu sudah berhasil diperjuangkan dan dikembalikan ke wilayah yang dikehendaki masyarakat. Karena itu kami mendorong untuk segera membuat surat kepada Biro Tapem Pemerintah Riau dan difasilitasi oleh Ketua Komisi I untuk memanggil pihak Kabupaten Kampar dan menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Kepala Bidang Kerjasama dan Perbatasan Setdaprov Riau, Rayan Pribadi, mengungkapkan bahwa Permendagri nomor 18 tahun 2015 itu tidak bersifat final.

"Kami sudah melakukan pemetaan keluhan-keluhan masyarakat terkait tapal batas ini. Pertama kami ingin menyampaikan Permendagri nomor 18 tahun 2015 itu tidak final, artinya ada pasal tidak tepat poin b yang memberi ruang kepada dua pemerintah daerah yaitu Pekanbaru dan Kampar untuk melakulan diskusi. Apakah memang batas itu sudah sesuai keinginan atau mungkin dulu barangkali ada bukti-bukti otentik yang mendukung bahwa daerah ini masuk wilayah pekanbaru, itu bisa jadi penguat," sebutnya.

Suherman, salah satu masyarakat yang tanah dan rumahnya juga terdampak mengaku tidak mengetahui sama sekali, perubahan tapal batas tersebut.

"Kami tidak pernah diberitahu secara resmi tiba-tiba sudah ditarik ke Kampar," sebutnya.

Diketahui masyarakat juga sudah melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman Republik Indonesia dengan nomor registrasi 1024/LM/IX/2016/JKT dengan isi laporan terkait dugaan tidak kompetennya Permendagri nomor 18 tahun 2015 tersebut yang mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat.

Penulis: Rinai
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Selebgram dan Tiktoker Ditangkap karena Endorse Situs Judi Online di Padang-Payakumbuh Ada Promo Menarik Nih, Punya Rp10 Juta Warga Pekanbaru Sudah Bisa Bawa Mobil Honda Gabung Bersama 12 Tahanan, Segini Ukuran Kamar Eks Bupati Kuansing Sukarmis di Lapas Teluk Kuantan Annisa Bangga Terlibat dalam 10 Ribu Penari Pecahkan Rekor MURI Turun Lagi, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Jadi Rp1,313 Juta		Meski Diguyur Hujan, Pj Gubri Tak Beranjak dari Lokasi Gernas BBI-BBWI Siap Bersaing Pilkada Rohil, Maliki Mendaftar Sebagai Balon Bupati Rohil di NasDem-PKB Bupati Pelalawan Terima Penghargaan Terbaik Pembangunan Daerah Riau 2024 Kampar Raih Penghargaan Terbaik untuk Penurunan Stunting Pecahkan Rekor MURI, Tari Rentak Melayu Masal 10 Ribu Penari Diapresiasi Kemenhub