Masa Tugas Nyaris Berakhir, Dewan Pertanyakan Kinerja Tim Terpadu Penertiban Lahan Riau
PEKANBARU - Desember mendatang, usai sudah masa tugas Tim Terpadu Penertiban Lahan Ilegal Provinsi Riau. Setelah tutup tahun anggaran, tim ini pun sudah tidak bisa lagi bekerja.
Sebab anggaran yang digunakan untuk tim ini hanya sampai akhir tahun ini.
Untuk menunjang tugasnya, Tim Terpadu Penertiban Lahan Ilegal Pemprov Riau ini mendapatkan kucuran dana dari Pemprov Riau hingga mencapai Rp 6 miliar.
Namun anggaran tersebut dipastikan tidak terpakai seluruhnya. Mengingat tim ini baru dibentuk dan belum terlihat kinerjanya.
"Kalau sampai akhir Desember ini dananya tak habis, harus dikembalikan. Itu kan duit negara," kata anggota Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin, Kamis (14/11/2019).
Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menilai sejauh ini tim terpadu memang belum memperlihatkan hasil kerjanya.
Padahal jelang akhir tahun ini, tim seharusnya sudah mengekspos hasil kerja mereka kepada publik dalam penertiban lahan ilegal di Riau.
"Harusnya hari ini mereka sudah ekspos hasil kerja dari tim ini. Karena apa yang sudah mereka lakukan itu wajib diekspos, apalagi mereka menggunakan uang negara," ujarnya..
Tim terpadu ini dibentuk Gubernur Riau Syamsuar.
Dalam Keputusan Gubernur Riau (Kepgubri), tim ini dibagi menjadi tiga, yang mana terdiri dari tim pengendali, kemudian tim operasi, dan tim yustisi.
Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan untuk sementara ini, fokus sasaran tim tersebut adalah sejumlah lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal.
Seperti data yang sudah dikemukakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1 juta hektar lahan ilegal di Riau.
Termasuk hasil temuan tim DPRD Provinsi Riau melalui Tim Pansus yang sebelumnya bekerja.
Dimana tim menemukan ada sekitar 1,2 juta hektar lahan perkebunan di Riau yang digarap secara ilegal.
"Setelah ini kan kami akan bentuk lagi tim kecil. Sehingga dengan tim kecil ini nanti lebih jelas lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka untuk memulai tim penertiban ini. Sasaran kita apa yang telah ditemukan oleh KPK dan DPRD Riau lalu," ujar Syamsuar.
Sejauh ini tim sudah mulai melakukan penertiban terhadap sejumlah perusahaan perkebunan di Riau yang tidak mengantongi izin.
Tim yang dikomandoi oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution ini sudah mengantongi setidaknya ada lima perusahaan perkebunan yang tidak mengantongi izin.
Masing-masing berada di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kampar.
Namun Edy belum bersedia membeberkan nama-nama perusahaan yang sudah menjadi target tersebut.
Saat ditanyai perusahaan mana saja, Edy Nasution masih merahasiakannya.
"Biar tim bekerja dulu, yang pasti ada lima perusahaan di Kampar dan lima perusahaan di Rohul," kata Wagubri beberapa waktu lalu.
"Kita sudah menurunkan tim sebagai mata dan telinga untuk mendapatkan data akurat di lapangan. Data awal 99,9 persen sudah benar," imbuhnya.
Penulis : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
