PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyoroti soal kemiskinan di Riau yang menembus angka setengah juta jiwa. Pertanyaan terkait sebesar apa akses kerja masyarakat tempatan.

Padahal selama ini Riau dikenal sebagai salah satu sentra ekonomi di Tanah Air yang dijejali ragam perusahaan.

Bagi anggota DPRD Riau, Kasir, tingginya angka kemiskinan tadi tidak bisa dilepaskan dari kurang optimalnya peran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinasketrans) Provinsi Riau.

"Mereka bahkan tidak tahu daftar spesifik, misalkan soal apa jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebanyakan perusahaan yang ada di Riau. Bahkan mereka baru berencana akan turun untuk mencari tahu data ini," katanya, Jumat (1/11/2019).

Kasir merinci, saat ini pengangguran terbuka (pengangguran yang sama sekali tidak punya pekerjaan) di Riau sudah mencapai angka 167 ribu. Dan menurut Kasir, pengangguran ini terjadi lantaran angkatan kerja belum mendapat pekerjaan meski sudah berusaha maksimal.

"Selama tidak ada data detail tentang profil kerja apa yang dibutuhkan di Riau, maka selama itu pula keadaan akan seperti sekarang, bahkan akan merepotkan. Sebab jika kita fokus mengajar A dan ternyata yang dibutuhkan perusahaan itu adalah keterampilan B, jadinya tidak matching. Sementara setiap tahun ribuan orang tamat sekolah dan universitas di Riau. Jika tak punya akses ke pekerjaan, tentu bakal bertambah jumlahnya (kemiskinan)" ujar Kasur.

Dia pun berharap supaya Pemerintah daerah (pemda) mulai menyikapi secara serius dinamika industri perminyakan dan perkebunan, khususnya Kelapa Sawit. Dua industri itu, jelasnya, sangat mempengaruhi sektor perekonomian Riau.

"Sawit misalnya, itu kan harganya belakangan ini fluktuatif, ketika harga turun, seperti apa dampaknya terhadap perusahaan dan di desa - desa sentra Sawit seperti apa imbasnya. Sektor sawit ini kan padat karya, yang bila ditinjau dari segi pendidikan, tenaga kerjanya juga terbatas, sehingga untuk mencari kerja baru juga menjadi persoalan. Begitu pun harga minyak bumi juga cenderung turun belakangan ini," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Disnaker Riau, Rashidin Siregar (pensiun September) membenarkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di sektor perminyakan. Fenomena itu terjadi seiring harga minyak dunia yang stagnan di level 50-60 dolar perbarel.

"Ada itu (PHK) tapi tidak dilakukan ugal-ugalan, ditawarkan program pensiun dini misalnya. Yang kena itu banyak di sektor pengamanan. Nah, PHK ini juga terjadi lantaran perusahaan mengurangi investasinya seiring peralihan yang akan  berlangsung," katanya.

Penulis : Fauzia

BERITA LAINNYA
Serius Maju Pilkada Siak 2024, Afni Daftar ke PDIP DPRD Pekanbaru Harap ASN Tetap Bekerja Profesional Dimasa Transisi Pj Walikota Tumpukan Sampah di Pekanbaru Kian Bertambah, Kepala DLHK: Masyarakat Harus Ikut Berkontribusi Disdik Riau Buka Seleksi Guru SMAN Plus Gelombang Kedua, Ini Jadwalnya Jangan Lupa Saksikan Atraksi TNI AU di Lanud Roesmin Nurjadin 28 April		Pj Gubernur Riau Melayat ke Rumah Duka Mantan Bupati Inhil Puluhan Personel Ditresnarkoba Polda Riau Jalani Tes Urin, Hasilnya? KUR BRI Bantu Kedai Harian di Pekanbaru Bertahan Saat Masa Sulit Disnakertrans Riau Tuntaskan 28 Pengaduan Pembayaran THR Idulfitri 1445 Hijriyah Suzuki Catat Kenaikan Penjualan 14 Persen di Kuartal Pertama 2024