BREAKING NEWS :
Tahun Ini, Anggota PWI Riau Ikut Berqurban Sapi dan kambing
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

09:27 - Hibah Lahan Pasar Cik Puan...
09:03 - Sorot 100 Hari Kerja Syams...
17:30 - Gubri Belum Tertibkan Sist...
10:34 - DPRD Riau Nilai Aset Pempr...
08:39 - Lancarkan Mudik, Dewan Min...
14:54 - DPRD Riau Minta Masyarakat...
12:58 - Resmi Dilantik, Asri Auzar...
21:32 - Anggota Dewan Sayangkan Fa...
19:11 - Dewan Kritisi Kebiasaan Pe...
12:52 - Pemerintah Pusat Janji aka...
12:45 - Kunker Komisi V DPRD Riau ...
11:20 - Kunker ke Kantor Badan Pen...
15:44 - Dewan Ingatkan Sekolah Tid...
05:34 - Legislator Minta Lahan Tan...
05:20 - Dewan Minta Perpisahan Sek...
09:06 - Dewan di Riau Kritisi Lamb...
06:32 - Bangga Partisipasi Pemilih...
13:18 - Dewan Nilai Empat OPD di P...
20:16 - Komisi V akan Undang Inspe...
19:28 - 9 Truk CPO Hasil 'Razia' A...
17:56 - Sidang Paripurna Pergantia...
10:42 - Legislator Riau Dukung Lan...
10:30 - Hearing Komisi V DPRD Riau...
14:10 - Sidang Paripurna Pidato Sa...
21:45 - Percepatan Pembangunan, Pe...
17:24 - DPRD Riau Sebut Ada 34 Per...
20:54 - Soal Besaran Iuran Komite ...
14:17 - Jembatan Siak IV Diharap B...
14:47 - Tak Kuorum, Ilyas HU dan H...
11:05 - Peresmian Jembatan Siak IV...
08:16 - Banyak Rusak, Legislator M...
05:57 - Dewan Minta Pemerintah dan...
05:45 - Dewan Nilai Pemprov Riau T...
05:55 - Dewan Minta Kontraktor Man...
07:05 - Dewan Sebut Angka Kemiskin...
12:46 - Tindak Lanjut Temuan Eks P...
07:58 - Riau Harusnya Sasar Aset B...
08:16 - DPRD Riau Pasang Target Ra...
09:35 - Tak Rampung, Dewan Minta D...
06:02 - Dewan Minta Pemerintah Sia...
13:19 - Tiga Mega Proyek Tak Seles...
07:53 - Agar Tak Gagal Lagi, DPRD ...
16:57 - DPRD Riau Minta Tunggakan ...
14:41 - DPDR Riau akan Panggil PT ...
12:00 - Perlu Efek Jera, Dewan Min...
13:02 - Dua Kepala OPD Mengundurka...
13:00 - Nurzaman Resmi Dilantik Se...
13:02 - SK Gerindra untuk PAW Hard...
17:26 - DPRD Riau Tunda Proses Pem...
15:10 - Kurangi Angka Pengangguran...
19:26 - Illegal Fishing Masih Mara...
21:19 - DPRD Riau Tepati Janji Ant...
14:02 - Andi Rachman Mundur Jadi G...
13:07 - Ringankan Beban Masyarakat...
12:58 - DPRD Riau Terima Laporan H...
12:19 - DPRD Riau Terima Laporan H...
18:00 - DPRD Riau Sahkan Revisi Pe...
08:38 - Dewan Minta OPD Terkait Pe...
16:13 - Kerja di Riau Diduga Jadi ...
17:22 - DPRD DKI Pelajari Perda Ke...
16:11 - DPRD Riau Janji Teruskan A...
15:33 - DPRD Riau Sepakat Turunkan...
18:25 - Pansus DPRD Riau Sepakati ...
13:50 - Ketua Komisi III DPRD Prov...
09:41 - Sudah Kembalikan Mobdin, A...
14:15 - Harga Pertalite Super Maha...
17:00 - Datangi DPRD, Mahasiswa UR...
16:36 - Dampingi LE di Pilgub 2018...
16:26 - Sanksi Menunggu, Dewan Ing...
13:11 - Harga Beras Meroket, Pemro...
13:26 - Anggota DPRD Riau Pertanya...
16:53 - RTRW Provinsi Riau Resmi M...
16:00 - DPRD Riau Gelar Paripurna ...
12:10 - Kabar Duka: Anggota DPRD R...
17:06 - DPRD Riau Bakal Kaji Ulang...
15:44 - Wakili Ketua DPRD Riau, Il...
14:49 - DPRD Riau Prihatin Marakny...
16:32 - DPRD Riau Imbau Masyarakat...
14:01 - Delapan Jembatan Gantung B...
15:45 - Aherson Nilai Pemkab Kuans...
12:29 - Perjanjian Baru Aryaduta d...
11:32 - Dewan Sebut Wagubri Tak Di...
10:12 - Beberapa Koridor TMP Tak B...
16:57 - Tak Kourom, Paripurna 2 R...
15:53 - DPRD Desak Pemprov Riau Ge...
14:45 - Batal Hari Ini, Jadwal Bar...
14:36 - Ini Tanggapan Legislator R...
13:38 - Pimpinan DPRD Riau Bakal R...
13:27 - Soal Proyek Pokir Belum Di...
13:32 - Dewan: Sudah Masuk APBD, T...
10:25 - Walau Pejabat Meninggal, A...
09:46 - Soal Proyek Belum Dibayark...
19:16 - DPRD Riau Komit Lebih Baik...
15:12 - Soal Aset Daerah, Dewan Du...
14:31 - Hutang Stadion Utama Riau ...
14:04 - Tak Kunjung Serahkan Nama ...
12:16 - Dewan Nilai Kenaikan Pajak...
19:05 - Korban DBD Pekanbaru Terus...
16:03 - Ada Pungli di Sekolah, Ora...
15:24 - Kabar Mosi Tak Percaya di ...
 
Gelar Paripurna Istimewa
DPRD Riau Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Senin, 21/05/2018 - 12:58:41 WIB
 Anggota V BPK RI, Ismi Yatun menyerahkan KHP terhadap laporan keuangan Pemprov Riau 2017 kepada Ketua DPRD Riau, Hj Septina Primawati
Anggota V BPK RI, Ismi Yatun menyerahkan KHP terhadap laporan keuangan Pemprov Riau 2017 kepada Ketua DPRD Riau, Hj Septina Primawati
TERKAIT:

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2017, Jumat (18/5). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau, Hj Septina Primawati MM.

Hadir dalam rapat tersebut anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MP, Auditor Utama BPK RI Bambang Pamungkas, Plt Gubernur Riau diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, dan sejumlah anggota dewan, Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Riau.

Septina Primawati dalam sambutannya mengatakan, rapat istimewa ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama, antara anggota VI BPK RI dan Ketua DPRD Riau pada 5 Oktober 2010 lalu. "Pada waktu itu penandatangan MoU dilakukan oleh Dr Rizal Djalil selaku anggota VI BPK RI dan drs HM Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Riau. Kesepakatan itu tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Riau," jabar Septina.

Pimpinan DPRD Riau, foto bersama dengan anggota V BPK RI dan Sekdaprov Riau

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini memaparkan, pada pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa penyerahan LHP daerah dilakukan oleh BPK RI atau pejabat yang ditunjuk kepada DPRD dan Gubernur Riau dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Selanjutnya, Septina menyebutkan rapat paripurna istimewa ini diselenggarakan merupakan amanah UU Nomor 9 tahun 2015 perubahan pertama UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 100 ayat 1 disebutkan, sebagai pelaksanaan pengawasan, DPRD Riau melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksa laporan keuangan oleh BPK.

Kemudian pada ayat 2, dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, DPRD Riau berhak mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK.

Kemudian UU Nomor 3 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 81 ayat 1 bahwa kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang Peranggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Riau berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK palaing lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Berpedoman pada kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kita berharap Pemerintah Daerah Riau yakni Gubernur Riau dan DPRD Riau dapat menindaklanjuti LHP BPK RI Perwakilan Riau ini sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD Riau 2017," kata Septina.

Ketua DPRD Riau, Hj Septina Primawai memimpin Paripurna Istimewa penyerahan LHP BPK RI
  
Berkaitan dengan itu, Septina menyebutkan DPRD Riau akan menjadwalkan rapat paripurna sebagai tindaklanjut pembahasan laporan BPK RI ini. "Kita mengharapkan, Gubernur Riau dan jajarannya segera mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan usulan ranperda yang dimaksud dalam waktu yang tidak begitu lama," ujar Septina mengingatkan.

Dalam kesempatan itu, Septina mewakili anggota DPRD Riau juga mengucapkan selamat kepada Gubernur Riau dan jajarannya karena pada telah berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) untuk keenam kalinya dari BPK RI. "Kami berharap opini WTP ini dapat dipertahankan kembali seraya berupaya terus membangun sistem tata kelola keuangan pada APBD Riau," pesan Septina.

Penyerahan LHP 2017 tersebut diawali dengan penandatangan berita acara LHP atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2017 antara DPRD Riau dengan BPK RI dan Gubernur dengan BPK RI.

Adapun penandatangan berita acara itu dilakukan oleh Anggota V BPK RI Ismayatun, Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli, dan Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Anggota V BPK RI, Ismayatun  menyerahkan dokumen LHP Pemprov Riau tahun 2017 kepada Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan juga kepada Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Opini WTP Merupakan Prestasi Bersama

Pemprov Riau mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kali keenam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi yang didapat ini justeru menurut Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman adalah prestasi bersama.

"Tahun ini Riau kembali mendapat Opini WTP dari BPK RI. Setelah lima kali sebelumnya juga mendapatkan pengakuan yang sama. Ini prestasi yang sangat membanggakan. Prestasi ini adalah prestasi bersama. Karena banyak pihak yang berperan menghantarkan menuju prestasi intu termasuk DPRD Riau," ujar politisi Partai Demokrat ini. 

Diakui pria yang akrab disapa Dedet ini, keberhasilan Pemprov Riau mendapat Opini WTP merupakan hasil kerja keras semua pihak. Hal ini tidak juga terlepas dari fungsi pengawas yang melekat pada DPRD Riau. "Kami terus mendorong Pemprov Riau untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Dalam hal ini kami menjalankan fungsi pengawasan. Mulai dari Badan Anggaran (Banggar) hingga komisi-komisi untuk mengawal penggunaan APBD di masing-masing mitra kerjanya," tutur Dedet.

Semua itu menurut Dedet terakumulasi dalam sebuah laporan kerja. Tertuang dalam undang-undang yang menegaskan bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintahan juga. "Jadi sekarang ini apapun hasil kerja, apapun penghargaan yang didapat adalah penghargaan bersama. Karena gubernur dan DPRD tidak bisa dipisahkan," tegas Dedet.

Pasca penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2017, menurut Dedet tindak lanjutnya adalah DPRD akan membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap temuan-temuan BPK. "Kendati dapat Opini WTP, tapi kan ada beberapa catatan. Nah, catatan yang ada inilah yang akan kami tindaklanjuti dengan membentuk tim apakah itu hanya sebatas kelompok kerja (Pokja) atau Panitia Khusus (Pansus). Hal ini untuk evaluasi menuju perbaikan ke depannya," ungkap Dedet.

Lebih lanjut dijelaskannya, WTP sendiri adalah penghargaan atas kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi keuangan.

Pemprov Riau Dapat Opini WTP Keenam Kali

Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas laporan penggunaan keuangan 2017, dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Riau, Jumat (18/5). Opini WTP tahun ini adalah prestasi keenam yang didapatkan Pemprov Riau.


WTP Keenam Kali - Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi menerima LHP dari anggota V BPK RI, Isma Yatun

Anggota V BPK RI, Isma Yatun dalam sambutannya mengatakan, BPK memberikan predikat WTP kepada Pemprov Riau, dengan begitu Pemprov telah berhasil mempertahannkan opini WTP yang enam kalinya.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan," sebutnya.

Isma Yatun mengatakan, kendati Pemprov Riau mendapatkan opini WTP, namun BPK tetap menemukan sejumlah catatan. Namun tidak signifikan mempengaruhi predikat WTP yang diperoleh. Sejumlah persoalan itu diantaranya, masih terdapat alokasi kegiatan yang bukan kewenangan pemprov,  proses penganggaran tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub), kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov.

Sementara itu, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengucapkan terimakasih dengan opini WTP yang diperoleh Pemprov, sebagai acuan dalam melakukan program kerja, indikator kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

"Tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, tugas pemerintah pembangunan. Tentu kami komitmen untuk terus mewujudkan akuntabilitas keuangan," paparnya.

Namun begitu masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan BPK RI, sehingga Pemprov akan melakukan pembenahan kedepannya.
"Masih terdapat beberapa hal yang harus kami benah. Dan WTP ini berturut-turut dari 2012, kedepannya kami mempertahan lebih baik lagi," tegasnya. (adv)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tahun Ini, Anggota PWI Riau Ikut Berqurban Sapi dan kambing
  • Dinilai Otoriter, Mahasiswa UIN Suska Unjuk Rasa Tuntut Rektor Kembalikan Demokrasi di Kampus
  • Jenguk Andra Bayi Penderita Usus Keluar, Sekda Meranti Sebut Pemkab Siap Bantu Pengobatan
  • Mulai Dikerjakan, Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Sungai Jering-Kari Habiskan Rp 7 Miliar
  • Sertijab FKIJK dari DR Irvandi Gustari kepada Wahyu Sulistiyonoleh Pimwil BRI Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved