BREAKING NEWS :
Perdana Dibiayai Dikti, Lima TUK Polbeng Gelar Uji Serentak 7 Skema Kompetensi
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

20:16 - Komisi V akan Undang Inspe...
19:28 - 9 Truk CPO Hasil 'Razia' A...
17:56 - Sidang Paripurna Pergantia...
10:42 - Legislator Riau Dukung Lan...
10:30 - Hearing Komisi V DPRD Riau...
14:10 - Sidang Paripurna Pidato Sa...
21:45 - Percepatan Pembangunan, Pe...
17:24 - DPRD Riau Sebut Ada 34 Per...
20:54 - Soal Besaran Iuran Komite ...
14:17 - Jembatan Siak IV Diharap B...
14:47 - Tak Kuorum, Ilyas HU dan H...
11:05 - Peresmian Jembatan Siak IV...
08:16 - Banyak Rusak, Legislator M...
05:57 - Dewan Minta Pemerintah dan...
05:45 - Dewan Nilai Pemprov Riau T...
05:55 - Dewan Minta Kontraktor Man...
07:05 - Dewan Sebut Angka Kemiskin...
12:46 - Tindak Lanjut Temuan Eks P...
07:58 - Riau Harusnya Sasar Aset B...
08:16 - DPRD Riau Pasang Target Ra...
09:35 - Tak Rampung, Dewan Minta D...
06:02 - Dewan Minta Pemerintah Sia...
13:19 - Tiga Mega Proyek Tak Seles...
07:53 - Agar Tak Gagal Lagi, DPRD ...
16:57 - DPRD Riau Minta Tunggakan ...
14:41 - DPDR Riau akan Panggil PT ...
12:00 - Perlu Efek Jera, Dewan Min...
13:02 - Dua Kepala OPD Mengundurka...
13:00 - Nurzaman Resmi Dilantik Se...
13:02 - SK Gerindra untuk PAW Hard...
17:26 - DPRD Riau Tunda Proses Pem...
15:10 - Kurangi Angka Pengangguran...
19:26 - Illegal Fishing Masih Mara...
21:19 - DPRD Riau Tepati Janji Ant...
14:02 - Andi Rachman Mundur Jadi G...
13:07 - Ringankan Beban Masyarakat...
12:58 - DPRD Riau Terima Laporan H...
12:19 - DPRD Riau Terima Laporan H...
18:00 - DPRD Riau Sahkan Revisi Pe...
08:38 - Dewan Minta OPD Terkait Pe...
16:13 - Kerja di Riau Diduga Jadi ...
17:22 - DPRD DKI Pelajari Perda Ke...
16:11 - DPRD Riau Janji Teruskan A...
15:33 - DPRD Riau Sepakat Turunkan...
18:25 - Pansus DPRD Riau Sepakati ...
13:50 - Ketua Komisi III DPRD Prov...
09:41 - Sudah Kembalikan Mobdin, A...
14:15 - Harga Pertalite Super Maha...
17:00 - Datangi DPRD, Mahasiswa UR...
16:36 - Dampingi LE di Pilgub 2018...
16:26 - Sanksi Menunggu, Dewan Ing...
13:11 - Harga Beras Meroket, Pemro...
13:26 - Anggota DPRD Riau Pertanya...
16:53 - RTRW Provinsi Riau Resmi M...
16:00 - DPRD Riau Gelar Paripurna ...
12:10 - Kabar Duka: Anggota DPRD R...
17:06 - DPRD Riau Bakal Kaji Ulang...
15:44 - Wakili Ketua DPRD Riau, Il...
14:49 - DPRD Riau Prihatin Marakny...
16:32 - DPRD Riau Imbau Masyarakat...
14:01 - Delapan Jembatan Gantung B...
15:45 - Aherson Nilai Pemkab Kuans...
12:29 - Perjanjian Baru Aryaduta d...
11:32 - Dewan Sebut Wagubri Tak Di...
10:12 - Beberapa Koridor TMP Tak B...
16:57 - Tak Kourom, Paripurna 2 R...
15:53 - DPRD Desak Pemprov Riau Ge...
14:45 - Batal Hari Ini, Jadwal Bar...
14:36 - Ini Tanggapan Legislator R...
13:38 - Pimpinan DPRD Riau Bakal R...
13:27 - Soal Proyek Pokir Belum Di...
13:32 - Dewan: Sudah Masuk APBD, T...
10:25 - Walau Pejabat Meninggal, A...
09:46 - Soal Proyek Belum Dibayark...
19:16 - DPRD Riau Komit Lebih Baik...
15:12 - Soal Aset Daerah, Dewan Du...
14:31 - Hutang Stadion Utama Riau ...
14:04 - Tak Kunjung Serahkan Nama ...
12:16 - Dewan Nilai Kenaikan Pajak...
19:05 - Korban DBD Pekanbaru Terus...
16:03 - Ada Pungli di Sekolah, Ora...
15:24 - Kabar Mosi Tak Percaya di ...
10:35 - BP2D DPRD Riau Minta Ranca...
16:25 - 2017, Perda Pekan Sikawan ...
15:01 - APBD Riau Bisa Digunakan, ...
13:57 - Pejabat OPD Baru Pemprov R...
13:08 - Yusuf: Hutang Dibayar, Waj...
12:51 - Jadwal Fit and Proper Test...
19:07 - Dewan Nilai OPD Baru Pempr...
11:27 - Anggota Dewan Sibuk, Parip...
10:40 - Tambahan APBD Riau 2017 Ha...
10:06 - Pengamat Nilai Fungsi Legi...
13:57 - Tunggak Pembayaran PJU, Pe...
10:34 - Demi Kemajuan Riau, Dewan ...
09:28 - Cegah Penumpukan Tenaga Ke...
22:17 - Dewan Minta Pemprov Jangan...
22:05 - M Adil: Pergub harusnya Be...
17:37 - Redam Demo Pegawai RSUD Ar...
12:29 - Terkait PAW Aseng, DPP Ger...
21:22 - Status Aseng sudah Sampai ...
 
DPRD Riau Sahkan Revisi Perda Ketenagalistrikan
Senin, 16/04/2018 - 18:00:56 WIB
DPRD Riau Sahkan Revisi Perda Ketenagalistrikan
DPRD Riau Sahkan Revisi Perda Ketenagalistrikan
TERKAIT:

PEKANBARU - Pihak DPRD Riau mengesahkan revisi peraturan daerah tentang ketenagalistrikan dalam paripurna yang dihadiri 43 anggota Dewan, Senin (16/4/2018).
     
Juru Bicara Pansus Perubahan atas Ranperda Ketenagalistrikan, Almainis, berharap agar rancangan Raperda ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Riau, khususnya dalam bidang penggunaan, pemberdayaan, pengelolaan serta pengusahaan kelistrikan.
    
"Kami yakin dan percaya atas dukungan dari segenap pihak sehingga rancangan peraturan daerah tentang Ketenagalistrikan ini dapat disajikan dan semoga bisa memberikan manfaat bagi segenap masyarakat Riau secara luas," tegas Almainis, Senin (16/4/2018).
     
Dikatakan, laporan yang disampaikan pansus perubahan atas rancangan peraturan daerah nomor 5/2014 tentang rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan merupakan hasil fasilitas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui Biro Hukum dan HAM, Pemerintah Provinsi Riau ke Kementerian Dalam Negeri.
      
Secara rinci, Politisi PDI Perjuangan Riau itu menjelaskan adapun poin revisi hasil fasilitasi yang diterima, pada poin-poin sebagai berikut, pertama redaksi tahun pada judul awal ranperda disesuaikan dengan tahun yang sedang berjalan.
      
Kedua penyempurnaan pada poin mengingat guna disesuaikan dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Ketiga Pasal 1, point 3, 6, 23, 25, 30, 34, 39, 41 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian. Keempat Pasal 2 huruf d dilakukan penyempurnaan redaksional. Kelima Pasal 4 huruf k, l dan m dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
      
Keenam pasal 28 point 2 dan 4 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian redaksional. Ketujuh, pasal 29A point 3 dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, pasal 49 point 1 dilakukan penyempurnaan redaksional.
     
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyampaikan pendapat akhir kepala daerah, mengatakan ketengalistrikan merupakan penyediaan dan pemanfaataan tenaga listrik serta usaha menunjang tenaga listrik.     
      
"Melalui ranperda ini diatur ketentuan penyedia tenaga listrik mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha, penyedia tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan," kata Ahmad Hijazi dilansir antarariau.
   
Dia mengatakan, ranperda ini juga mengatur tujuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat layak operasi, peralatan dan pemanfataan tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.
     
Lanjut Sekda, dengan ditetapkan ranperda ketenagalistrikan menjadi payung hukum diharapkan penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
      
"Maka peran pemda dan masyarakat dalam penyedian tenaga listrik perlu ditingkatkan sehingga tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu," sebut Sekda.
     
Disamping bermanfaat, lanjut Sekda, ketenagalistrikan juga membahayakan sehingga dalam penyediaan dan pemanfaataannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
     
"Kami harapkan melalui perda ini dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik," katanya.
     
Kemudian dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tenagalistrikan baik sektor perizinan dan nonperizinan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan SDM dan kualitas aparatur dalam pembinaan dan penguasaan ketenagalistrikan.
    
"Kita harapkam pula dapat meningkatkan jumlah dan realisasi rasio eleltrifikasi daerah," sebut Sekda.
     
Setelah disetujui Anggota DPRD Riau yang hadir dalam paripurna, pimpinan Paripurna Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo beserta SekdaProv Riau menandatangani pengesahan revisi perda ketenagalistrikan.(*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Perdana Dibiayai Dikti, Lima TUK Polbeng Gelar Uji Serentak 7 Skema Kompetensi
  • Gagal Kirim Sabu ke Rutan Sialang Bungkuk, Pria Warga Cik Ditiro Ini Terancam Dibui
  • Bupati Sukiman Minta Disparbud Kelola Objek Wisata Air Panas di Desa Air Panas
  • Prabowo-Sandi Raih 61% di Inhil, Jokowi-Maaruf Amin 39% Suara
  • Prabowo-Sandi Masih Unggul di Siak, Berikut Data Sementara Hasil Penghitungan Suara
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved