PEKANBARU - Pada dasarnya, Kudus Kurniawan anggota DPRD Kota Pekanbaru mengaku setuju siapa saja yang mengelola persoalan sampah di Kota Pekanbaru, termasuk adanya wacana Pemko akan menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak swasta.

Namun ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) dalam hal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yakni berkaitan dengan anggaran pengelolaan sampah tersebut.

"Kita di DPRD pada prinsipnya setuju saja, asal kota ini bersih dari sampah. Mau pihak ketiga atau dikelola dinas (DLHK) sendiri, tidak menjadi persoalan, namun tentu ada batasan-batasan atau aturan mainnya jangan diserah bulat ke pihak ketiga begitu saja," ungkap Kudus Kurniawan, Selasa (17/10/2017).

Namun, politisi Hanura ini tetap menekankan, agar DLHK selaku OPD yang bertanggung jawab tentang persoalan ini, terutama harus menyiapkan anggarannya secara komprehensif. Lalu usulkan ke DPRD, untuk dibahas di APBD murni 2018.

"Sekarang kita lagi membahas APBD murni. Kita mau lihat program DLHK ini tuntas, dan di tahun depan, tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang tumpukan sampah seperti yang telah terjadi di tahun sebelumnya. Dan kita menyarankan Perda sampah yang telah disahkan tetap ditegakkan," tandasnya.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah