www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Kisruh e-KTP Berujung Polemik DPT, Jokowi Gagal Evaluasi Kinerja Kemendagri?
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Rancangan Belanja APBD Meranti 2019 Lebih Besar dari Pendapatan
Selasa, 20/11/2018 - 20:08:01 WIB
Bupati Kepulauan Meranti H Irwan menyampaikan Nota Keuangan APBD Meranti tahun 2019.
Bupati Kepulauan Meranti H Irwan menyampaikan Nota Keuangan APBD Meranti tahun 2019.
TERKAIT:
SELATPANJANG - Rancangan belanja di APBD Kepulauan Meranti untuk tahun 2019 lebih besar dari pendapatan.

Jika pendapatan ditargetkan Rp 1.398.133.473.372, maka belanja direncanakan sebesar Rp 1.430.412.330.772. Terdapat selisih atau defisit sebesar Rp 32.278.857.400. Belanja terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 590.100.000.000, dan belanja langsung sebesar Rp 840.312.330.772.

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 83.072.500.000 yang komposisinya terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 13.560.000.000, retribusi daerah Rp1.537.500.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 18.500.000.000, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 49.475.000.000.

Selain itu, dana perimbangan diasumsikan sebesar Rp 1.027.927.175.000 yang terdiri dari bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 387.582.717.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 428.149.478.000

Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 142.051.487.000, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp 70.143.493.000.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan pada RAPBD tahun 2019 sebesar Rp 287.133.798.372 yang terdiri dari hibah dana BOS sebesar Rp 21.500.000.000, DBH pajak Provinsi sebesar Rp 66.381.291.372, dana penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp 118.692.507.000, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 80.560.000.000.

Walaupun defisit, tetapi masih ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun sebelumnya. 

"Defisit ditutupi dari silpa tahun sebelumnya," kata Sekda Kepulauan Meranti.

Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti H Irwan menyampaikan, Nota Keuangan APBD Meranti tahun 2019 kembali normal.

Dikatakan Bupati, asumsi dasar perhitungan RAPBD tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang, maka dalam rangka penyusunan RAPBD 2019, disampaikan beberapa hal terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2019 dilakukan dengan memfokuskan upaya peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan memberikan konstribusi besar terhadap peningkatan PAD. 

Upaya tersebut dilakukan antara lain, melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi pelayanan perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. 

Di samping peningkatan sumber-sumber pendapatan tersebut, pemerintah daerah diungkapkan Bupati, juga akan terus menjaga iklim investasi dan mendorong kemajuan dunia usaha domestik.

"kita berharap agar dilakukan inovasi dan terobosan sebagai kerja kita bersama sehingga menghasilkan sumber-sumber pendapatan baru," harap Bupati.

Sedangkan untuk belanja daerah tersebut diperioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta diarahkan pada pencapaian visi misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam program perioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah memperioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana yang terkait Iangsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonoml daerah. 

Selain itu, Pemerintah Daerah juga berupaya untuk melakukan peningkatan alokasi belanja modal yang dapat mencapai sebesar 30 persen dari total belanja daerah. Namun persentase belanja modal itu menurut Bupati Irwan, masih bisa lebih tinggi apabila belanja lainnya yang menambah harga perolehan belanja modal. 

Selain itu pula, pemerintah daerah tidak hanya memperioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas manusia dalam pengelolaan pemerintahan dan manusia yang mampu bersaing secara nasional. 

Selanjutnya, mengenai pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 35 miliar yang bersumber dari silpa.

Penulis : Ali Imron
Editor   : Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kisruh e-KTP Berujung Polemik DPT, Jokowi Gagal Evaluasi Kinerja Kemendagri?
  • Dinilai Cacat Moral, IMM Pekanbaru Desak Rektor Umri Mundur
  • Tuntut Rektor Mundur, IMM Pekanbaru Segel Ruang Rektor dan Aula Kampus Umri
  • Enam Dokter Spesialis Lanjutkan Misi Kemanusiaan Dompet Dhuafa
  • Pemangku Kepentingan Harus Bahu-membahu Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Petisi Menolak Kampanye Hitam Kelapa Sawit
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved