TELUK KUANTAN - Sejumlah Fraksi-fraksi di DPRD Kuansing cukup menyoroti rendahnya realisasi fisik dan anggaran pada Tahun 2016. Dimana Pemkab Kuansing masih meninggalkan hutang pada tahun anggaran 2016 baik kepada pihak ketiga maupun kepada guru sertifikasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kuansing yang tidak dibayarkan kesra maupun tunjangannya.

Hal tersebut disampaikan sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Kuansing saat sidang paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing Tahun 2016, Senin (22/5/2017).

Seperti yang disampaikan juru bicara fraksi PPP Naswan, untuk capaian kinerja, realisasi dan anggaran kegiatan yang sangat berkolerasi, fraksinya menilai cakupan realisasi fisik dan anggaran pada 2016 sangat rendah.

Untuk itu fraksi PPP meminta konsistensi Pemerintah daerah mempedomani dokumen perencanaan seperti RPJMD dan lain sebagainya serta harus konsisten terhadap ketepatan waktu,"jangan mencari alasan karena anggaran rendah,"ujar politisi PPP ini.

Sementara fraksi PBB melalui juru bicaranya Agus Samad menilai, terkait belanja daerah yang hanya terealisasi 77,31 persen tentu memerlukan kajian dan pemahaman kita semua. Bahwa perencanaan anggaran tidak hanya mengedepankan kehendak belaka, tetapi yang terpenting adalah analisa kemampuan keuangan,"apalagi proses perencanaan menjadi perhatian dan pengawasan berbagai pihak,"kata politisi PBB ini.

Oleh karena itu, fraksi PBB melihat bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran adalah dengan melakukan perencanaan pembangunan secara lebih komprehensif, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa tidak optimalnya realisasi anggaran dikarenakan banyaknya kendala saat pelaksanaan kegiatan.

Kesempatan tersebut Fraksi PBB juga mengingatkan Pemerintah daerah melalui OPD yang ada agar betul-betul memperhatikan kaedah perencanaan penganggaran, apalagi dengan semakin ketatnya tahapan verifikasi, dan kemungkinan dampak yang timbul dari kesalahan sebuah perencanaan.

Kemudian fraksi perjuangan hati nurani melalui juru bicaranya Maruli Tamba menyimpulkan bahwa hampir semua SKPD mengalami Silpa ditahun 2016. Ini menurutnya, kalau pencapaian target dari masing-masing SKPD belumlah terealisasi dengan baik.

Fraksi Perjuangan Hati Nurani berharap, kedepan agar pelaksanaan program harus benar-benar dijalankan. Apalagi katanya, mengenai kebutuhan-kebutuhan belanja yang memiliki nilai yang cukup besar dan memerlukan proses yang lama agar tidak dilaksanakan sebelum perubahan.

Karena waktu yang singkat akan menyulitkan realisasi belanja, sebagai contoh banyaknya bantuan keuangan Provinsi yang kembali ke Provinsi karena pemerintah daerah tidak bisa memanfaatkan anggaran karena singkatnya waktu,"ujar Maruli Tamba.

Fraksi Perjuangan Hati Nurani juga berharap, masalah kesra ASN yang belum terbayar kami menekankan agar segera dibayar, karena ini bisa mengganggu semangat bekerja ASN.

Sidang paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kuansing terhadap LKPj Bupati Kuansing Tahun 2016 dipimpin Wakil ketua DPRD Kuansing, Sardiyono dan dihadiri Ketua DPRD Andi Putra, Wakil ketua Alhamra dan segenap anggota DPRD Kuansing, Senin (22/5/2017) di ruang paripurna DPRD Kuansing.

Sementara Bupati dan Wakil bupati diwakili oleh Plt Sekda Kuansing Muharlius, juga hadir langsung Kapolres Kuansing AKBP Dasuki Herlambang, Kepala Kejari Kuansing diwakili Kasi Datun Effendi Zarkasy, Kelapas Teluk Kuantan, pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing dan undangan lainnya.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Yusni Fatimah