TELUK KUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi, Riau pada Jumat (5/5/2017) menyampaikan pendapat akhir terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017 sebelum disahkan menjadi APBD Kuansing 2017.
Sidang paripurna pendapat akhir DPRD Kuansing dipimpin langsung Ketua DPRD Kuansing Andi Putra, SH, MH, dihadiri wakil ketua Sardiyono dan Alhamra serta seluruh anggota DPRD Kuansing yang terhormat. Juga hadir Bupati Kuansing Drs H Mursini, M.Si, Plt Sekda Muharlius, Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing, dan undangan lainnya.
Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkiraan dan perhitungan PAD Kuansing harus dioptimalkan realisasinya yang disesuaikan dengan asumsi-asumsi berdasarkan potensi objek penerimaan yang real, sehingga dalam pencapaian memang sesuai berdasarkan perencanaan-perencanaan.
DPRD Kuansing melalui juru bicaranya Musliadi menyampaikan pendapat akhir DPRD terhadap RAPBD 2017, terutama terkait proyeksi PAD tahun 2017 sebesar Rp 75 miliar, mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp 7,7 miliar, atau 9,34 persen.
Dimana DPRD masih melihat potensi daerah yang masih belum terkelola dengan baik oleh leading sektor penerimaan baik penerimaan pajak maupun retribusi daerah. Maka dari itu, DPRD berharap kedepan, PAD Kuansing harus dioptimalkan realisasinya yang disesuaikan dengan asumsi-asumsi berdasarkan potensi objek penerimaan yang real, sehingga dalam pencapaian memang sesuai berdasarkan perencanaan-perencanaan.
Untuk bidang pariwisata dan kebudayaan, DPRD melihat khususnya untuk penunjang destinasi wisata Kuansing, pemerintah harus bisa meyakinkan Pemerintah Provinsi maupun pusat melalui APBD maupun APBN. Sehingga menurut Musliadi, aset-aset wisata didaerah dapat dibenahi baik infrastruktur jalan dan promosi-promosi yang menggandeng pihak ketiga dala rangka untuk mendukung visi dan misi Bupati dibidang pariwisata.
Untuk bidang lingkungan disampaikan Musliadi, terutama tentang rencana pemerintah daerah menjadikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. DPRD kata Musliadi, masih belum melihat adanya keseriusan pemerintah daerah menyelamatkan lingkungan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).
Serta belum maksimalnya pemerintah daerah mencarikan solusi terhadap kerusakan lingkungan yang sudah sangat kronis. Misalnya disampaikan Musliadi, dengan upaya solusi terkait payung hukum tentang pertambangan rakyat sehingga menambah PAD bagi daerah.
Selanjutnya untuk bidang pendidikan, disampaikan Musliadi, terkait dengan dana tunjangan sertifikasi guru yang tunda bayar tahun 2016, DPRD menyampaikan agar dicarikan payung hukum yang jelas terhadap penganggarannya pada APBD 2017.
Ini mengingat bahwa dana sertifikasi guru adalah dana transfer pusat (APBN) untuk guru yang ada didaerah sehingga jangan sampai menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
Untuk bidang kesehatan, Dewan berpendapat, terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan baik di RSUD Teluk Kuantan maupun Puskesmas rawat inap yang terdapat di kecamatan harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang harus didukung oleh tenaga medis seperti dokter umum dan dokter spesialis ditambah dengan tim medis lainnya seperti perawat, bidan, serta bagian labor dan farmasi yang juga didukung dengan ketersediaan obat-obatan yang memadai.
Kemudian untuk bidang infrastruktur, disampaikan Musliadi, masih banyak jalan dan jembatan yang harus dibenahi terutama jalan penghubung antar desa yang dianggarkan melalui APBN. Namun ini belum mampu memperbaiki kualitas jalan yang sifatnya peningkatan (aspal) karena ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
Kemudian terkait dengan anggaran kegiatan pengaspalan jalan pintas SMAN 1 Teluk Kuantan - Sungai Jering yang baru dihibahkan beberapa bulan yang lalu, DPRD meminta kepada pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan terlebih dahulu jalan lain yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
Selanjutnya, terhadap usulan dan masukan pembangunan di bidang infrastruktur lainnya, DPRD mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan usulan dari masing-masing fraksi di DPRD Kuansing, dimana usulan tersebut merupakan aspirasi langsung dari masyarakat.
Kemudian di bidang pertanian, DPRD Kuansing berpendapat terkait alokasi anggaran untuk bantuan bibit sawit bagi masyarakat sebanyak 150 ribu batang, DPRD menilai perlu adanya pengkajian dan penilaian khusus terhadap terhadap penerima bibit sawit tersebut.
Dimana data masyarakat yang menerimanya tentu masyarakat yang punya lahan dan masyarakat tidak mampu. DPRD menyarankan kepada pemerintah daerah agar sebaiknya membuat kegiatan pembibitan sendiri yang telah dilakukan sebelumnya.
Dewan juga berharap, pemerintah daerah jangan hanya memprioritaskan terhadap pengadaan bibit sawit, namun juga memprioritaskan terhadap tanaman seperti karet, kakao, pinang dan lainnya yang merupakan potensi penghasilan masyarakat Kuansing pada umumnya.
Kemudian terkait dengan pembebasan lahan depan SMAN Pintar, DPRD menyarankan kepada pemerintah daerah agar nilai harga tanah harus sesuai dengan NJOP yang berlaku di Kuansing karena ada ketidak sesuaian antara satuan harga dengan nilai jual objek pajak.
Untuk bidang kepegawaian terkait tunjangan pejabat eselon II, III dan IV serta Kesra ASN golongan I, II, III dan IV yang belum terbayarkan pada APBD 2016, agar dianggarkan pembayarannya pada anggaran tahun berikutnya.
Kemudian di bidang perdagangan disampaikan Musliadi, terutama terkait dengan pengerelokasian pedagang pasar terminal (pasar lumpur) yang dipindahkan ke pasar rakyat, DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk meninjau kembali, karena lokasi pedagang yang berjualan menggunakan trotoar dan badan jalan, sehingga kota Teluk Kuantan terlihat sembraut dan menimbulkan bau tidak sedap.
Penulis: Robi Susanto
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
