TELUK KUANTAN - Anggota DPRD Kuansing, Rustam Effendi sangat menyayangkan dua bulan ini pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing belum gajian.

"Hanya itu yang diharapkan anak istri, ini harus disegerakan,"tegas Anggota DPRD Kuansing, Rustam Effendi mendengar kabar dua bulan PNS pada Dinas PUPR Kuansing belum gajian, Minggu lalu.

Menurut Rustam, sebenarnya tidak ada alasan kalau Plt Kadis menyampaikan belum ada SK PA dan KPA serta SK Bendahara,"gaji ini harus disegerakan, jangan banyak alasan,"ujar Politisi Nasdem ini.

Disampaikan Rustam, jadi Kepala OPD harus tahu administrasi negara, siapapun itu orangnya harus tahu dan mengerti. "Jangan hanya sekedar ambil jabatan, berapa teraniaya PNS pada Dinas PUPR. Gaji yang wajib saja belum dibayar, bagaimana pegawai mau kerja kalau hak mereka belum dipenuhi Pemkab,"ujar Rustam.

Disampaikan Rustam, seharusnya ini tidak terjadi, dan itu gunanya ada Kepala OPD dan sekretaris. "Kalau sekretaris kerjanya harus bisa menyelesaikan  administrasi didalam, tidak boleh mengambil kebijakan, dan itu harus dimengerti siapa yang jadi seketarisnya,"ujarnya.

"Kalau takut-takut tak usah jadi Kepala OPD, gaji pegawai saja belum dipenuhi sampai sekarang, hanya itu yang diharap anak istri. Kalau ada niat apa susah buat SK, tinggal sampaikan ke Bupati," kata Rustam.

Karena menurut Rustam ini hak pegawai yang seharusnya tidak terlambat disalurkan. "Tidak semua pegawai yang kaya, kadang hidupnya pas-pasan dan menunggu gajian, kalau yang punya kebun sawit luas enak, jangan disamakan semua pegawai karena tidak sama nasibnya,"kata Rustam.

Politisi Nasdem ini juga cukup menyayangkan, hingga saat ini belum ada PNS dari Dinas PUPR Kuansing mengadu ke Dewan terkait belum diibayarnya gaji oleh Pemkab Kuansing.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Yusni Fatimah