INHU - Nota keuangan R-APBD Indragiri hulu (Inhu) Riau senilai Rp1,4 triliun lebih telah disepakati Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan anggaran (Banggar) DPRD Inhu akhir pekan kemarin.
Pihak DPRD akan melanjutkan pembahasan secara mendalam di setiap kegiatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh bidang komisi sebagai mitra kerjanya.
Wakil ketua (Waka) DPRD Inhu, H Suwardi Ritongan SE kembali menghimbau dan mengingatkan seluruh komisi di DPRD Inhu agar secara cerdas membahas setiap kegiatan belanja daerah yang dianggarkan oleh OPD pada tahun 2020 mendatang.
"Seluruh anggota dewan harus cermat dan cerdas menilai anggaran yang memang benar-benar sesuai kebutuhan, bukan menyetujui anggaran sesuai keinginan, dan kepentingan golongan tertentu," kata politisi Gerindra ini ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/11/2019).
Waka DPRD Inhu yang akrab dipanggil Bang Ucok ini memastikan, kalau dirinya akan mengawasi secara ketat setiap kegiatan pembahasan anggaran pembangunan tahun 2020 di DPRD Inhu. Sebab diakuinya, jauh hari sebagai pimpinan di DPRD Inhu dirinya sudah menyampaikan kepada ketua-ketua komisi di DPRD Inhu.
"Saya tegaskan khususnya kepada kawan-kawan anggota dewan untuk senantiasa hati-hati dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan anggaran, jangan coba-coba bermain anggaran karena itu sepenuhnya uang rakyat dan diperuntukkan kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan di segala bidang kehidupan rakyat," ujar Bang Ucok.
Sebagai unsur pimpinan di DPRD Inhu, dirinya seringkali menyampaikan tentang kinerja anggota DPRD pasti dipantau langsung oleh rakyat. "Saya berharap kita bekerja sesuai koridor sumpah janji kita dalam setiap tindakan dan sikap, semua anggota DPRD punya tanggung jawab yang sama terhadap masyarakat," tegasnya.
Namun, sebagai pimpinan kembali diingatkannya kalau seluruh anggota dewan mempunyai hak bicara yang sama dalam setiap keputusan, sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah, jangan takut-takut untuk bicara serta berpendapat, karena sudah dijamin oleh undang-undang.
Terkahir Waka yang gemar humor dan ngopi ini menjelaskan, jeli dan cerdas dalam melakukan pembahasan anggaran di setiap OPD mitra kerjanya adalah RKA di masing-masing komisi jangan ada kesan APBD digunakan untuk hal-hal yang konsumtif dan ceremonial.
"Jangan gara-gara menyetujui anggaran kegiatan seremonial masyarakat menghujat dan menyumpah serapah kepada anggota dewan," harapnya.
Penulis: Andri
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
