Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

19:26 - Kokoh di Puncak, Ketua DPR...
23:27 - APBD Perubahan Bengkalis D...
21:03 - “Jangan Pernah Melupakan...
14:47 - APBD Bengkalis Terancam De...
16:20 - 7 Fraksi DPRD Bengkalis Sa...
11:50 - Atlet Berprestasi Harus da...
09:45 - Abdul Kadir: Pengesahan AP...
16:04 - Abdul Kadir Pimpin Rapat L...
13:15 - Lantik Nanang Harianto, In...
18:34 - Alat Kelengkapan DPRD Beng...
11:06 - Dilantik Sebagai Ketua DPR...
18:01 - Dilantik sebagai Ketua DPR...
15:57 - Abdul Kadir Resmi Nahkodai...
11:26 - Senin, Abdul Kadir Dilanti...
15:30 - Proyek MY Duri-Pakning Tan...
21:02 - Kualitas Buruk, Warga Rup...
15:28 - Soal Paket Multiyears 2018...
19:17 - Sidang Paripurna, Abdul Ka...
17:56 - Firman Resmi Jadi Anggota ...
17:08 - Syahrial : Kabag Hukum Seb...
 
Pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Menuai Kontroversi
Jumat, 19/05/2017 - 17:54:27 WIB
TERKAIT:
 
  • Pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Menuai Kontroversi
  •  

    BENGKALIS-Statemen atau pernyataan dari ketua Komisi IV DPRD Bengkalis H.Abi Bahrun S.Siterkait kasus penjualan buku siluman menuai kontroversi dari kalangan masyarakat yang terus memantau masalah tersebut. Soalnya pernyataan awal Abi Bahrun tidak sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu (17/05/2017) lalu.

    Sebelumnya Abi Bahrun menagaskan kalau dalam penjualan buku siluman ke saekolah-sekoalhd asar dan SLTP oleh CV.Usaha Makmur tersebut diduga ada unsure paksaan dan ia meminta sekolah-sekolah tidak boleh diintervensi pihak manapun. Namun pada Rabu lalu, politisi PKS itu menyebutkan bahwa tidak ada intervensi dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Bengkalis atau pihak manapun.

    Menanggapi hal itu pemerhati masalah pembangunan dan kebijakan public M.Fachrorozi mempertanyakan statemen Abi bahrun yang tidak sejalan antara pernyataan awal dengan yang dikemukakan baru-baru ini. Ia menyebut hal itu dapat menuai kontroversi ditengah masyarakat, apalagi pernyataan itu dikeluarkan anggota DPRD bengkalis selaku wakil rakyat.

    “Pernyataan saudara Abi Bahrun tentu menimbulkan tanda tanya di tengah publik, karena statamen yang dikeluarkan bertolak belakang dari pernyataan awal dengan yang terbaru. Tentu saja kita kecewa dengan pernyataan tersebut, karena seharusnya DPRD Bengkalis mengeluarkan sikap secara kelembagaan, bukan personal,”ungkap M.Fachrorozi yang akrab disapa agam, Jumat (19/05/2017).

    Kemudian tukas mantan Sekretaris DPD KNPI kabupaten Bengkalis tersebut, persoalan penjualan buku siluman sudah berada di ranah hukum, karena sudah dilaporkan secara resmi oleh LSM Penjara. Tentunya sekarang masyarakat menunggu langkah penegakan hukum atas kasus tersebut, dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

    “Ketika ditulis dalam beberapa media online saudara Abi Bahrun menyatakan bahwa dirinya sudah bertemtu dengan Plt Kadisdik Edi Sakura. Kemudian muncul pernyataan bahwa penjualan buku tidak ada intervensi, tanpa ada keputusan secara kelembagaan tentu sangat disayangkan, karena statamen saudara Abi Bahrun bersifat pribadi,”ujar Agam.

    Terpisah pengamat masalah hukum dan pemerintahan, Yhovizar SH mengaku terkejut dengan pernyataan tersebut, tapi menurutnya hal itu sesuatu yang lumrah dan seraya berharap proses penegakan hukum penjualan buku siluman tetap dilanjutkan Polres Bengkalis.

    Selain itu tukasnya, terkait pernyataan saudara Abi bahrun jelas bukan sikap DPRD Bengkalis secara institusi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur tugas setiap komisi dipoin ke 12, Komisi menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat.Oleh karena itu ia mendesak supaya DPRD Bengkalis memanggil segera stake holder Disdik Bengkalis serta UPTD di kecamatan untuk dimintai keterangan dan disampaikan kepada publik secara transparan.

    “Harus ada kebijakan secara lembaga terkait penjualan buku siluman tersebut. Penegakan hukum juga harus terus berjalan, karena polemik penjualan buku terus berlanjut dan harus ada titik terangnya secara legal hukum,”tambah Yhovizar.

    Penulis : alfisnardo

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
    bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Atlet Meranti Bawa Pulang 5 Medali dari Kejuaran Gulat Padang Sidempuan Sumut
  • Puluhan Tim Pemadam Kebakaran RAPP Tambah Kompetensi di Situgal
  • Kafilah Meranti Pertahankan Juara Umum 2 MTQ Riau untuk Ketiga Kalinya
  • Imara: yang Utama adalah Kebersamaan
  • RS di Pekanbaru Harus Kerjasama dengan BPJS dan Tak Pandang Pasien Sebelah Mata
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved