BENGKALIS-Statemen atau pernyataan dari ketua Komisi IV DPRD Bengkalis H.Abi Bahrun S.Siterkait kasus penjualan buku siluman menuai kontroversi dari kalangan masyarakat yang terus memantau masalah tersebut. Soalnya pernyataan awal Abi Bahrun tidak sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu (17/05/2017) lalu.

Sebelumnya Abi Bahrun menagaskan kalau dalam penjualan buku siluman ke saekolah-sekoalhd asar dan SLTP oleh CV.Usaha Makmur tersebut diduga ada unsure paksaan dan ia meminta sekolah-sekolah tidak boleh diintervensi pihak manapun. Namun pada Rabu lalu, politisi PKS itu menyebutkan bahwa tidak ada intervensi dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Bengkalis atau pihak manapun.

Menanggapi hal itu pemerhati masalah pembangunan dan kebijakan public M.Fachrorozi mempertanyakan statemen Abi bahrun yang tidak sejalan antara pernyataan awal dengan yang dikemukakan baru-baru ini. Ia menyebut hal itu dapat menuai kontroversi ditengah masyarakat, apalagi pernyataan itu dikeluarkan anggota DPRD bengkalis selaku wakil rakyat.

“Pernyataan saudara Abi Bahrun tentu menimbulkan tanda tanya di tengah publik, karena statamen yang dikeluarkan bertolak belakang dari pernyataan awal dengan yang terbaru. Tentu saja kita kecewa dengan pernyataan tersebut, karena seharusnya DPRD Bengkalis mengeluarkan sikap secara kelembagaan, bukan personal,”ungkap M.Fachrorozi yang akrab disapa agam, Jumat (19/05/2017).

Kemudian tukas mantan Sekretaris DPD KNPI kabupaten Bengkalis tersebut, persoalan penjualan buku siluman sudah berada di ranah hukum, karena sudah dilaporkan secara resmi oleh LSM Penjara. Tentunya sekarang masyarakat menunggu langkah penegakan hukum atas kasus tersebut, dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

“Ketika ditulis dalam beberapa media online saudara Abi Bahrun menyatakan bahwa dirinya sudah bertemtu dengan Plt Kadisdik Edi Sakura. Kemudian muncul pernyataan bahwa penjualan buku tidak ada intervensi, tanpa ada keputusan secara kelembagaan tentu sangat disayangkan, karena statamen saudara Abi Bahrun bersifat pribadi,”ujar Agam.

Terpisah pengamat masalah hukum dan pemerintahan, Yhovizar SH mengaku terkejut dengan pernyataan tersebut, tapi menurutnya hal itu sesuatu yang lumrah dan seraya berharap proses penegakan hukum penjualan buku siluman tetap dilanjutkan Polres Bengkalis.

Selain itu tukasnya, terkait pernyataan saudara Abi bahrun jelas bukan sikap DPRD Bengkalis secara institusi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur tugas setiap komisi dipoin ke 12, Komisi menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat.Oleh karena itu ia mendesak supaya DPRD Bengkalis memanggil segera stake holder Disdik Bengkalis serta UPTD di kecamatan untuk dimintai keterangan dan disampaikan kepada publik secara transparan.

“Harus ada kebijakan secara lembaga terkait penjualan buku siluman tersebut. Penegakan hukum juga harus terus berjalan, karena polemik penjualan buku terus berlanjut dan harus ada titik terangnya secara legal hukum,”tambah Yhovizar.

Penulis : alfisnardo

BERITA LAINNYA
BBPOM Pekanbaru Temukan Ribuan Kardus Kosmetik dan Obat Ilegal di Bekas Gudang Semen Usai Resmikan Sekretariat GPM-IKM Riau, Ade Hartati Bulatkan Tekat Maju Pilkada Pekanbaru 2024 Sekjen PWI Riau Ultah ke-37, TAF Harap Doni Dwi Putra Beri Inspirasi untuk Jurnalis Muda DPRD Dumai Gelar Paripurna Laporan Hasil Kerja Pansus B dan C Terkait 2 Ranperda Bupati Alfedri harap Lulusan SMK Yamatu Siak Bisa Langsung Kerja		UKW Angkatan XXIII PWI Riau Digelar, Ini Pesan Kapolda Irjen Pol M Iqbal Ngeri! Bus TMP Pekanbaru Tetap Beroperasi Meski Pintu Tak Bisa Ditutup Sempurna Komisi IV DPRD Pekanbaru Geram PT Sumatera Kemasindo Tak Kooperatif Bupati Siak: Jadikan Momentum MTQ ke-42 Riau Sebagai Ajang Uji Kompetensi Bengkalis Songsong Jembatan Megah, Ini Instruksi Bupati Kasmarni untuk PUPR