BENGKALIS-Beredarnya rumor adanya sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) menerima tenaga honorer tahun 2017 ini disikapi ketua Komisi I DPRD Bengkalis, yang menilai OPD tidak perlu lagi melakukan penambahan tenaga honorer. Hanya saja kalau ada OPD yang memang membutuhkan tenaga honorer tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan OPD bersangkutan.

Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Addihan SH yang dikonfirmasi belum lama ini mengaku ada mendengar kabar soal penerimaan tenaga honorer di beberapa OPD, tapi ia belum tahu pasti apakah memang dibutuhkan atau pindahan dari OPD yang sudah dibubarkan. Hanya saja, diharapkan penambahan tenaga honorer bukan karena sesuatu hal seperti titipan atau intervensi kepada OPD.

“Penerimaan tenaga honorer tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan OPD bersangkutan. Sampai sekarang kita di dewan belum tahu pasti, apakah honorer baru di OPD memang untuk kebutuhan atau pindahan dari OPD lain yang sudah dibubarkan, kita akan tanyakan nanti kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD),”ungkap Addihan.

Dikemukakan Politisi partai Gerindra tersebut, tidak ada titipan atau intervensi kepada OPD untuk memasukan tenaga honorer, karena diketahui ada beberapa OPD yang sudah “penuh” muatannya tapi tetap dipaksakan. Penambahan tenaga honorer, hanya akan membebani keuangan daerah, apalagi kalau memang tidak efektif serta tidak urgen.

Disisi lain ujar Addihan, adanya moratorium dari pemerintah pusat penghentian penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru diseluruh Indonesia tentu harus disikapi oleh pemerintah daerah. Kalau memang ada kekurangan boleh dilakukan rekrutmen honorer daerah, tapi prosesnya harus terbuka, tidak main belakang.

"Moratorium ASN juga bisa berdampak kepada daerah dalam penambahan ASN, sehingga solusinya adalah melakukan rekrutmen tenaga honorer, tapi hal itu biasanya dilakukan oleh daerah pemekaran yang kekurangan tenaga ASN. Kalau di Kabupaten Bengkalis, rasanya ASn maupun tenaga honorer sudah melimpah, kecuali bidang tertentu seperti guru dan tenaga medis,” tambah Addihan.

Sebelumnya, diawal tahun 2017 bupati Bengkalis Amril Mukhminin sudah mengingatkan seluruh OPD untuk tidak melakukan rekrutmen tenaga honorer diluar ketentuan. Tetapi diduga kuat ada sejumlah OPD malahan menerima honorer baru yang ternyata bukan pindahan dari OPD yang dibekukan, melainkan karena ada factor X.

Penulis : alfisnardo

BERITA LAINNYA
Barcelona Vs PSG: Bantai El Barca 4-1, Les Parisiens ke Semifinal Hambali Usulkan Ahmad Yuzar Jadi Pj Sekdakab Kampar Pasca Libur Idulfitri, Karutan Rengat Cek Teralis dan Dinding DLH Rohil Bersihkan Tumpukan Sampah di Bagan Batu Hari Pertama Pasca Libur Lebaran, Disdukcapil Pekanbaru Mulai Ramai Didatangi Masyarakat		Sopir Bus ALS Diburu Polisi Usai Terguling dan Tewaskan 1 Penumpang di Sumbar PDI-P Rohil Buka Penjaringan Cakada untuk Pilkada 2024 Disdik Pekanbaru Siapkan 4 Jalur PPDB 2024/2025 ASN Pemkab Inhu Perkuat Silaturahmi dengan Apel Bersama dan Halalbihalal Usai Lebaran Pasca Kebakaran, Bupati Zukri Minta Seluruh ASN DLH Pelalawan Tetap Semangat