www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Imbau Pemudik Hati-hati, Dishub Riau Beberkan 48 Titik Rawan Kecelakaan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Pansus DPRD Bengkalis Minta Pusat Tertibkan Penguasaan Lahan di Rupat
Kamis, 18 Agustus 2016 - 14:41:27 WIB

BENGKALIS-Mencuatnya masalah kepemilikan lahan yang diduga kuat dilakukan secara serampangan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Pulau Rupat mendapat reaksi dari Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Sengketa Lahan Perkebunan dan kehutanan DPRD Bengkalis. Pansus berjanji akan mengirim surat ke pemerintah pusat untuk mengambil tindakan.

"Pansus monitoring sengketa lahan perkebunan dan kehutanan DPRD Bengkalis sudah menyelesaikan pekerjaannya, tinggal menunggu agenda DPRD Bengkalis untuk di-paripurnakan. Terkait masalah dugaan penguasaan lahan secara serampangan oleh pengusaha maupun individu di pulau Rupat untuk perkebunan kelapa sawit, kita begitu hasil kerja di-paripurnakan akan menyurati pemerintah pusat untuk mengambil tindakan berupa penertiban terhadap perkebunan-perkebunan tersebut," kata Azmi R Fatwa, ketua Pansus Monitoring dan Sengketa Lahan Perkebunan dan Kehutanan DPRD Bengkalis, Kamis (18/8/2016).

Menurutnya, tidak boleh ada orang perorangan ataupun atas nama badan usaha membuka perkebunan tanpa adanya izin resmi, termasuk mengelola kawasan yang dilarang speerti hutan produksi terbatas (HPT) ataupun hutan lindung. Khusus untuk Pulau Rupat, Pansus juga sudah mendapat banyak masukan adanya penguasaan lahan atau hutan Negara oleh pemodal untuk membuka perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut sambung Azmi, tentu tidak bisa ditolerir, karena sebuah usaha perkebunan yang dibuka harus menapatkan izin resmi dari pemerintah pusat serta lahan yang dikelola bukan kawasan yang dilarang. Tentunya, pansus menyurati pemerintah pusat untuk menindak pengusaha ataupun individu-individu yang membuka perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Pulau Rupat maupun diwilayah kabupaten Bengkalis.

"Negara ini punya aturan, bagaimana mungkin ada perkebunan kelapa sawit yang luasnya ratusan sampai ribuan hektar dibuka tanpa izin, tak ada AMDAL bahkan lahan yang dikelola diduga merupakan kawasan hutan yang dilarang Negara. Kita sudah identifikasi persoalan penguasaan lahan secara serampangan di pulau Rupat tersebut," tukas Azmi, dari Frkasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ditambahnya, apabila nanti terbukti ada pengusaha membuka perkebunan kelapa sawit di kawasan terlarang atau non konversi mereka harus dikenai sangsi pidana, karena itu perbuatan melawan hukum. Apalagi Pulau Rupat yang merupakan kawasan terluar memungkinkan sejumlah pemodal berfikir untuk membuka perkebunan tanpa izin dan menyerobot lahan Negara, karena jarang dipantau oleh pemerintah.

"Kalau memang terbukti ada penyerobotan lahan Negara dan pembukaan perkebunan tanpa izin di Pulau Rupat, tentu patut dicurigai ada oknum yang bermain disana, tentu saja pihak yang berkompeten dengan masalah perizinan disektor perkebunan dan kehutanan. Makanya pemerintah pusat harus turun tangan,"pungkas Azmi menambahkan.

Penulis : Alfisnardo
Editor : Yusni Fatimah
   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Kecelakaan sat mudik.(ilustrasi/int)Imbau Pemudik Hati-hati, Dishub Riau Beberkan 48 Titik Rawan Kecelakaan
Para profesional caster dan analis esports bersama Samsung Galaxy S24.(foto: istimewa)Profesional Caster dan Analis Esports Puji Galaxy S24 Series Sebagai HP Gaming Terbaik
Pelepasan service car untuk Bengkel siaga Suzuki dalam momen mudik lebaran 2024.(foto: istimewa)Dukung Mudik Lebaran 2024, Suzuki Siapkan 66 Bengkel Siaga di Sumatera Hingga Bali
Ilustrasi Pemko Pekanbaru menunggu persetujuan formasi PPPK 2024 (foto/int)Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Persetujuan Formasi PPPK 2024 dari Pusat
Kapolda Riau, Irjen Iqbal kerahkan ribuan personel gabungan selama Ops KLK (foto/int)3.508 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Ops Ketupat Lancang Kuning 2024
  Pengurus KONI Rohil dan cabor saat berbagi takjil di Bagansiapiapi.(foto: afrizal/halloriau.com)KONI Rohil Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama Cabor
(ki-ka): Direktur & CTO XL Axiata, I Gede Darmayusa dan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya.(foto: istimewa)XL Axiata dan Alita Praya Mitra Resmikan Jaringan Backbone Fiber Optic Gorontalo-Palu
Plt Bupati Asmar saat membuka Gebyar AKS di Pustu Kecamatan Pulau Merbau.(foto: istimewa)Pemkab Meranti Berhasil Turunkan Stunting dan Miskin Ekstrem Jadi 1,00 Persen Tahun 2024
Pj Gubri, SF Hariyanto minta tidak ada lagi jalanan berlubang saat puncak mudik (foto/int)Pj Gubri Intruksikan Tambal Semua Lubang Jalan Sebelum Puncak Arus Mudik Lebaran
Pemprov Riau sudah siapkan dana untuk pencairan THR PNS dan PPPK (foto/ilustrasi)Pemprov Riau Siapkan Rp170 M untuk Bayar THR PNS dan PPPK
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved