Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:11 - Eet: Bangun dan Serahkan k...
16:18 - Passing Grade Terlalu Ting...
16:34 - Terkait Rasionalisasi Angg...
15:06 - Soal WTP untuk Bengkalis, ...
20:44 - Berkah Ramadan, Ketua DPR...
16:45 - Abdul Kadir Bagi Sembako G...
17:04 - Dihadiri Ketua DPRD Bengka...
13:56 - TPP Cair 4 Bulan, BPKAD Be...
15:19 - Ungkap Sabu Senilai Rp 70 ...
11:24 - Nasib Dusun Bandar Sari, G...
23:16 - Reses di Pambang Pesisir, ...
12:55 - Pemberdayaan Ekonomi Masya...
18:32 - Rumah Dinas Ketua DPRD Ben...
23:39 - Ranperda Zakat Infak dan S...
19:42 - Komisi I Kunker ke Depdagr...
16:44 - Komisi II : Pelabuhan Haru...
16:27 - Sidang Paripurna, DPRD Be...
15:19 - Komisi III : Pembayaran Hu...
15:43 - Ketua DPRD : Birokrasi Ber...
11:32 - Dewan Minta PT.BLJ Kemban...
 
Komisi I Kunker ke Depdagri, Terkait Alih Fungsi Lahan Kecamatan Pemekaran
Kamis, 05/04/2018 - 19:42:13 WIB
TERKAIT:
 
  • Komisi I Kunker ke Depdagri, Terkait Alih Fungsi Lahan Kecamatan Pemekaran
  •  

    BENGKALIS -Komisi I DPRD Bengkalis, melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri, dalam rangka menindaklanjuti persoalan alih fungsi lahan perusahan  terhadap pembangunan kantor pemerintahan (kantor camat) yang baru dimekarkan, Kamis (05/04/2018).

    Ketua Komisi I DRPD Bengkalis, Susianto ketika dihubungi mengatakan, konsultasi yang dilakukan ke Departemen dalam Negeri (Depdagri) ini dalam rangka meminta pendapat terkait alih fungsi lahan perusahaan yang dipakai untuk pembangunan kantor camat yang baru dimekarkan, diantaranya Kecamatan Batin Solapan dan Talang mamak.

    “Untuk pembangunan fasilitas perkantoran yang telah direncanakan memakai lahan perusahaan, untuk itu perlu kita lakukan konsultasi terkait hal ini, apakah ada prosedur yang dilakukan tidak melanggar aturan,” ujar Susianto

    Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) ini menyebutkan bahwa, pada prinsipnya tidak ada persoalan, karena peruntukannya untuk kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu persoalan terkait pembebasan alih fungsi lahan ini bisa diselesaikan Pemerintah daerah dengan instansi yang terkait.

    "Pada initinya Bupati sebagai kepala daerah disarankan menyelesaikan dengan pihak terkait seperti Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), karena pembebasan lahan ini untuk kepentingan masyarakat banyak,” jelasnya lagi.

    Dijelaskan Susianto, salah satunya pembebasan lahan untuk Kecamatan Talang Mandau, dimana kawasan tersebut milik perusahan PT. Arara Abadi, untuk pembebasan lahan tersebut akan berkoordinasi dengan Kementrian Lingkungan hidup.

    “Pada dasarnya mereka tetap akan membantu dalam menyelesaikan persoalan alih fungsi lahan ini dan rekomendasi ini nanti akan kita bahas selanjutnya bersama Pemerintah daerah,” kata Susianto.

    Penulis : Alfisnardo



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Penyelidikan Penyimpangan Dana Hibah PT PLN ke UIN Suska 7 Miliar Dihentikan
  • Kisruh e-KTP Berujung Polemik DPT, Jokowi Gagal Evaluasi Kinerja Kemendagri?
  • Dinilai Cacat Moral, IMM Pekanbaru Desak Rektor Umri Mundur
  • Tuntut Rektor Mundur, IMM Pekanbaru Segel Ruang Rektor dan Aula Kampus Umri
  • Enam Dokter Spesialis Lanjutkan Misi Kemanusiaan Dompet Dhuafa
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved