Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:06 - Soal WTP untuk Bengkalis, ...
20:44 - Berkah Ramadan, Ketua DPR...
16:45 - Abdul Kadir Bagi Sembako G...
17:04 - Dihadiri Ketua DPRD Bengka...
13:56 - TPP Cair 4 Bulan, BPKAD Be...
15:19 - Ungkap Sabu Senilai Rp 70 ...
11:24 - Nasib Dusun Bandar Sari, G...
23:16 - Reses di Pambang Pesisir, ...
12:55 - Pemberdayaan Ekonomi Masya...
18:32 - Rumah Dinas Ketua DPRD Ben...
23:39 - Ranperda Zakat Infak dan S...
19:42 - Komisi I Kunker ke Depdagr...
16:44 - Komisi II : Pelabuhan Haru...
16:27 - Sidang Paripurna, DPRD Be...
15:19 - Komisi III : Pembayaran Hu...
15:43 - Ketua DPRD : Birokrasi Ber...
11:32 - Dewan Minta PT.BLJ Kemban...
11:18 - Komisi C DPRD Bengkalis se...
13:58 - Pasca Penggeledahan KPK, A...
18:44 - Pansus Zakat Bengkalis Tim...
 
Komisi III : Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Dinilai Salahi Mekanisme
Selasa, 03/04/2018 - 15:19:54 WIB
Ibdrawan Sukmana
Ibdrawan Sukmana
TERKAIT:

BENGKALIS-Pembayaran hutang kepada pihak ketiga rekanan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2017 yang dibayarkan pada bulan Maret 2018 dinilai ketua komisi III DPRD Bengkalis Indrawan Sukmana melanggar mekanisme yang berlaku. Hal itu dikarenakan sebelum melakukan pembayaran Pemkab Bengkalis harus melakukan perubahan anggaran pada APBD tahun 2018 terlebih dahulu.

"Saya menilai ada kesalahan yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena mereka melakukan pembayaran hutang kepada pihak ketiga rekanan pengadaan barang dan jasa tanpa terlebih dahulu melakukan pergeseran anggaran. Untuk melakukan pergeseran anggaran TAPD bersama DPRD Bengkalis harus duduk bersama, untuk menggeser anggaran atau disebut juga penjabaran perubahan APBD,"ungkap Indrawan, Selasa (03/04/2018) di kantor DPRD Bengkalis.

Diutarakan politisi Partai Gerindra ini, pembayaran hutang pihak ketiga harus mengacu kepada aturan yang berlaku, karena pada APBD tahun 2018 tidak ada mata anggaran atau DPA tentang pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Untuk itu yang harus dilakukan adalah perubahan dengan menggeser anggaran di SOPD Pemkab Bengkalis yang memiliki kewajiban membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena kalau tidak dilakukan pergeseran anggaran pembayaran yang dilakukan bisa dikategorikan ilegal dan menyalahi aturan.

Dicontohkan Indrawan, misalnya pada tahun anggaran 2018 ini di Dinas Pendidikan ada hutang kepada pihak ketiga tahun 2017 sebesar Rp 50 miliar, maka harus dilakukan pencoretan anggaran kegiatan terbaru sebesar hutang yang ada. Demikian juga halnya di SOPD lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman serta SIPD lainnya. Kalau tidak dilakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu maka alamat tahuj 2018 juga akan terjadi tunda bayar, malahan dalam jumlah yang lebih besar lagi.

"Secara tegas saya sampaikan bahwa kondisi APBD Bengkalis tahun 2018 berada dalam kondisi kritis kalau tidak dilakukan pergeseran terlebih dahulu. Nah, yang terjadi sekarang adalah hutang kepada pihak ketiga dibayarkan tanpa ada mekanisme hukum berlaku, sehingga pembayaran hutang pihak ketiga dapat dikategorikan ilegal. Dalam konteks ini rekanan tidak dapat disalahkan karena mereka menuntut hak, tetapi yang patut disalahkan adalah pihak yang melakukan pembayaran,"ulas Indrawan menegaskan.

Penulis : Alfisnardo

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pemkab Kuansing Usulkan Pembangunan 50 Unit Rumah Khusus untuk Teluk Pauh Pangean
  • Bersama Anak Panti Asuhan, Warga RT 01/05 Desa Senggoro Jalan Sehat HUT RI
  • Mulai September, Denda Rp2,5 Juta untuk Buang Sampah Sembarangan DiterapkanĀ di Pekanbaru
  • Tahun Ini, Kuansing Bangun Rumah Susun Satu Tower untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  • Pemko Pekanbaru sudah Pasang 15 Unit Tapping Box
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved