www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
BKSDA Riau Tinjau Lokasi Tapir Masuk Pemukiman di Pekanbaru
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Soal Defisit Anggaran
Bengkalis Optimis Pusat Bayar Tunggakan DBH
Kamis, 19 Oktober 2017 - 10:42:25 WIB

BENGKALIS-Guna menyiasati bakal terjadinya defisit anggaran yang lebih besar pada APBD tahun 2017, Pemkab Bengkalis masih menyimpan optimisme
kalau pemerintah pusat akan merealisasikan pembayaran tunggakan dana bagi hasil (DBH) tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 435 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Arianto menyampaikan bahwa terkait defisit anggaran yang diprediksi sementara
mencapai Rp 700-an miliar apabila sisa tunggakan DBH tidak dibayarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian keuangan per-31 Desember tahun ini. Namun Pemkab maupun DPRD bengkalis masih optimis kalau sisa tunggakan tersebut akan dibayarkan, untuk membayar pembiayaan kegiatan
tahun 2017.

“Kita masih optimis kalau pemerintah pusat akan merealisasikan sisa pembayaran DBH yang tertunggak sejak triwulan keempat tahun anggaran
2016 lalu sebesar Rp310 miliar serta sisa pembayaran tahun 2017 Rp125 miliar. Apabila pembayaran tunggakan tersebut direalisasikan tentu sejumlah kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung dpaat terbayarkan, dan defisit anggaran tidak membengkak,”papar Arianto,
Kamis (19/10/2017).

Menurut pria yang juga menjabat Kepala Dinas Pertanian ini, kekurangan anggaran yang terjadi bukan dikarenakan kesalahan Pemkab Bengkalis, tetapi melainkan disebabkan situasi kondisi keuangan negara sendiri. Karena dalam perhitungan saat pembahasan APBD angka yang ditetapkan
sesuai dengan berbagai pendapatan yang diterima Bengkalis, baik melalui dana bagi hasil (DBH) migas, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) maupun sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Ketika ditengah jalan sambung Arianto terjadi kekurangan anggaran atau defisit, tentu Pemkab bersama DPRD Bengkalis tidak serta melakukan
rasionalisasi langsung, melainkan menindaklanjuti kekurangan anggaran ke Kementerian Keuangan dengan kata lain menagih sisa anggaran tersebut. Karena apabila terjadi rasionalisasi dalam skala besar tentu berdampak kurang bagus pada pembangunan daerah.

“Oleh karena itulah TAPD Pemkab Bengkalis bersama Banggar DPRD dalam minggu ini mendatangi Kemenkeu untuk mempertanyakan realisasi pembayaran tunggakan DBH sejak tahun 2016 lalu yang belum ditransfer ke kita. Mudah-mudahan kita percaya pemerintah pusat akan
merealisasikan secepatnya,” harap Arianto, yang juga ketua TAPD menambahkan.

Disinggung soal gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer daerah yang belum dibayarkan gajinya pada bulan Oktober serta Tambahan penghasilan Pegawai (TPP), Plt Sekda menegaskan kalau sejak Rabu (18/10/2017) pembayaran gaji ASN sudah dilakukan melalui SOPD bersangkutan.  Sedangkan untuk TPP masih menunggu finalisasi atau pengesahan APBD Perubahan.

“Intinya setiap hak ASN maupun pihak-pihak lainnya yang melaksanakan kegiatan di Pemkab Bengkalis jelas akan kita bayarkan, karena itu merupakan hak mereka sepenuhnya. Namun karena situasi keuangan daerah kurang memungkinkan, pembayaran tertunda, tapi tetap dibayarkan gaji dan TPP ASN,” tutup Arianto. 

Penulis: Zulkarnain
Editor: Yusni Fatimah
   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ilustrasi tapir besar masuk permukiman penduduk di Pekanbaru (foto/int)BKSDA Riau Tinjau Lokasi Tapir Masuk Pemukiman di Pekanbaru
Pj Gubri, SF Hariyanto menerima piagam penghargaan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Riau, Bambang (foto/int)Pemprov Riau Raih Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman
Wabub Pelalawan Nasaruddin menyerahkan penghargaan yang diterima langsung CD Head RAPP F Leohansen Simatupang (foto/ Andy)RAPP Kembali Raih Penghargaan Program CSR Terbaik dalam Musrenbang, Ini Kata Wabup Pelalawan
Diskusi Bertema "Jakarta Pasca Bukan Menjadi Ibukota Republik Indonesia" di Hotel Horison Ultima (foto/ist)Ombudsman Menilai Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus, Meski Ibu Kota Sudah Pindah
Petani sawit Riau diajak berinvestasi emas Antam untuk stabilitas finansial (foto/ilustrasi)Investasi Emas Pilihan Tepat untuk Petani Sawit Riau untuk Mengelola Aset
  Bupati Kepulauan Meranti, Asmar saat meninjau alat penanganan Karhutla (foto/ist)Tetapkan Siaga Bencana, Pemkab Kepulauan Meranti Ingatkan Bahaya Karhutla
Pj Gubri, SF Hariyanto menerima piagam penghargaan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Riau, Bambang (foto/int)Pemprov Riau Raih Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman
Pasukan Manggala Agni Daops Siak terlihat melakukan pendinginan terhadap lahan yang terbakarTim Manggala Agni Siang Malam Berjibaku Padamkan Api di Pulau Rangsang
PT Bumi Siak Pusako (BSP) menggelar buka puasa bersama jurnalis dan perusahaan media di Riau (foto/budy)Perkuat Silaturahmi, PT BSP Buka Puasa Bersama Jurnalis dan Asosiasi Perusahaan Pers
Agung Toyota buka bersama komunitas, media, dan TVC di Pekanbaru (foto/budy)Buka Puasa Bersama Komunitas, TVC dan Media, Agung Toyota Berbagi dengan Anak Yatim
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved