BUKIT BATU - Sekretaris DPC LSM Penjara Kabupaten Bengkalis Zulhan Juni Nurdin meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kades Muhamad Karim terkait anggaran desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu tahun 2016 yang dinilai menyalahi aturan yang ada saat ini.

"Kita minta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kades Pangkalan Jambi Muhamad Karim terkait anggaran desa tahun 2016 yang banyak menyalahi aturan," ujar Zulhan Juni Nurdin, Senin (14/08/2017).

Dikatakan Zulhan bahwa surat klarifikasi kepada Kades melalui surat resmi nomor : KLF-008/DPC-LSM PENJARA/SPK/VII-2017 belum ada jawaban tertulis diberikan kepada pihaknya, terkait dugaan sejumlah penyelewengan anggaran tersebut dan atas hal tersebut ia sudah memasukan surta ke sejumlah aparat penegak hukum dan pihak terkait,

"Surat dugaan penyelewengan tersebut sudah kita masukan beberapa waktu yang lalu ke sejumlah pihak terkait termasuk aparat penegak hukum," tegas Zulha lagi.

Dijelaskan Zulhan lagi sejumlah temuan dugaan penyelewengan tersebut diantaranya Kades dalam pembahasan APBdes perubahan tahun 2016 tidak pernah melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), padahal pembahasan APBDes tersebut BPD sebagai lembaga pengawasan harus dilibatkan agar anggaran yang dibahas bisa transparan.

"Dalam pembahasan APBDes Kades harus mengundang elemen masyarakat baik BPD maupun pihak terkait, agar dalam menggunakan uang negara tersebut bisa dipertanggung jawabkan dan transparan," kata Zulhan lagi.

Selain itu temuan lainnya dalam penggunaan anggaran desa dalam setiap kegiatan seharusnya ada tersisa anggara desa atau silpa, salah satu contoh anggaran untuk bantuan bencana alam sebesar Rp 24.500.000 yang seharusnya disilpakan karena pada tahun 2016 tersebut tidak pernah terjadi bencana alam di wilayah desa Pangkalan Jambi. Selain itu anggaran pengadaan internet Rp 75.000.000  yang seharusnya anggaran tersebut maksimal Rp 50.000.000 include dengan PPH dan PPN.

"Seharusnya sisa anggaran dari kegiatan tersebut harus dikembalikan ke kas dana desa sebagai silpa bukan harus dihabiskan," tegas Zulhan.

Temuan lainnya yakni ada kerancuan terhadap jabatan Ketua PKK Desa Pangkalan Jambi yang juga menjabat sebagai anggota LKMD dan sekaligus menjadi anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), selain itu anggaran lainnya digunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan Damai Desa Pangkalan Jambi yang merupakan jalan poros bukan jalan lingkungan.

"Anggaran tersebut bukan diperuntukan untuk pembangunan jalan poros akan tetapi untuk jalan lingkungan yang masih banyak dibutuhkan masyarakat, " kata Zulhan mengakhiri.

Penulis : alfisnardo

BERITA LAINNYA
Hasil FP2 MotoGP Spanyol: Bagnaia Terdepan, Marquez Ketiga Jadwal Semifinal Piala Asia U-23 2024: Indonesia Vs Uzbekistan Serius Maju Pilkada Siak 2024, Afni Daftar ke PDIP DPRD Pekanbaru Harap ASN Tetap Bekerja Profesional Dimasa Transisi Pj Walikota Tumpukan Sampah di Pekanbaru Kian Bertambah, Kepala DLHK: Masyarakat Harus Ikut Berkontribusi		Selain Edy Natar, Eks Gubernur Annas Maamun Ikut Ambil Formulir di PDIP Riau Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar Terima Penghargaan Most Inspiring Figure 2024 Pj Gubernur Riau Melayat ke Rumah Duka Mantan Bupati Inhil Puluhan Personel Ditresnarkoba Polda Riau Jalani Tes Urin, Hasilnya? KUR BRI Bantu Kedai Harian di Pekanbaru Bertahan Saat Masa Sulit