BENGKALIS-  Guna menghindari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program pembangunan, Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Bengkalis melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Kepala Kejaksaan negeri Bengkalis, di Aula Dishub Bengkalis, Rabu 17 Mei 2017.

Sebanyak 100 lebih terdiri dari pegawai dan pejabat administrator serta fungsional , pengawas lingkup Dishub Bengkalis diberi pencerahan hukum tindak pidana terjadi penyimpangan dan  terlebih menggelar sosialisasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Bengkalis dari Kejaksaan Negeri Bengkalis turut hadir Kasi Intel Rully Affandi, Kasi Datun Yustina Engeline Kalangit dan Jaksa fungsional Zikrullah dan Jaksa lainnya. 

 "Setelah sosialisasi yang dikuti oleh pejabat administrator, Pengawas dan fungsional dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Kepala Kejaksaan negeri Bengkalis  yang disaksikan peserta sosialiasi," ungkap Kadis Perhubungan Bengkalis H Jafa'ar Arief , Rabu 17 Mei 2017.

Mantan Camat Bengkalis ini berpesan,  kepada pesert sosialisasi cermat berhati hati dalam melangkah terkait regulasi simak sosialisasi dengan baik dengan bertanya jika ada kendala cari solulsinya.

"Jika ragu melaksanakan kegiatan, agar segera melakukan konsultasi ke Tim TP4D Kejaksaan Negeri Bengkalis," harap H Jafa'ar Arief.

Disamping itu Kajari Bengkalis, Rahman Dwi Saputra diwakili Kasi Intel Rully Affandi mengatakan  keberadaan TP4D penting diketahui oleh penyelenggara pemerintahan, agar tidak merasa takut dalam mengambil kebijakan.

"Saat ini, perputaran roda pembangunan sangat lambat, efek dari lambatnya pembangunan otomatis perekonomian masyarakat tidak berjalan. Jangan ragu untuk melakukan konsultasi ke Tim TP4D ini kapan siap kapanpun," ungkap Rully Affandi saat dihubungi.

Ia mengatakan pemerintah membentuk TP4D untuk mempercepat pembangunan, fungsinya untuk mengawal dan mengamankan proyek-proyek pemerintah, dengan kata lain pemerintah hadir untuk melakukan pendampingan.

Penulis : alfisnardo

BERITA LAINNYA
Harga Komoditas Pertanian di Riau Stabil, Pinang Kering Tetap Rp4.400/Kg Pj Wako Bakal Berganti, Sekdako Tegaskan ASN Pemko Pekanbaru Tetap Produktif Edaran Disdik Riau Melarang Acara Mewah Perpisahan Sekolah, Ini Respon PGRI Riau Genjot Pendapatan Daerah, Bapenda Kepulauan Meranti Upgrade Aplikasi Sitanjak 10 Qori dan Qoriah Kepulauan Meranti dari 8 Cabang Masuk Final Pada MTQ 42 di Kota Dumai		Digrebek, Bandar Narkoba Kampung Dalam Pekanbaru Tunggang Langgang Lompat ke Sungai Siak Alumni Angkatan I, Sovia Septiana Wakilkan Caleg Terpilih dari Riau Hadiri Halalbihalal Golkar Institute Sambut Pilkada Serentak 2024, HKR Dorong Generasi Muda Rohul Turut Berpolitik Ikut Halalbihalal Polresta Pekanbaru, Ini Pesan Kapolda Riau untuk Personel Persoalan Tanah di Jalur Tol Pekanbaru-Rengat Muncul, Nasib 200 Pemilik Lahan Terkatung-katung