BENGKALIS-Pemerintah Pusat melalui kementerian Keuangan (Kemenkeu) merealisasikan penyaluran dana bagi hasil (DBH) migas tahun 2016 kepada Pemkab Bengkalis. Hanya saja dari tunggakan sebesar Rp419 miliar, yang direalisasikan Kemenkeu hanya Rp293 miliar, dan masih tertunggak Rp125 miliar.

Informasi tentang realisasi pembayaran DBH oleh kemenkeu itu disampaikan anggota DPRD Bengkalis yang juga ketua Komisi III Rianto SH, Kamis (23/2). DPRD Bengkalis sendiri pada Kamis melakukan konsultasi ke Kemenkeu dipimpin Rianto dengan anggota Sihol Pangaribuan, Lamhot Nainggolan, Saiful Ardi dan Fransisca. Rombongan DPRD diterima Bagian Direktorat Jenderal Perimbangan Kemenkeu, bagian alokasi DBH.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan nomor 162/PMK.07/2016 tentang rincian kurang bayar tahun anggaran 2016 kepada Kabupaten Bengkalis sebesar Rp419 miliar. Ketika kita konsultasi, pihak kemenkeu memastikan sisa DBH tahun 2016 ditransfer hari ini (Kamis, 23/2) sebesar Rp293 miliar,” ujar Rianto, via seluler dari Jakarta.

Artinya kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, masih ada tunggakan pemerintah pusat ke Bengkalis sebesar Rp125 miliar dari sisa DBH tahun 2016 lalu. Dimana sisa DBH TA 2016 menurut kemenkeu akan dianggarkan atau dibayar pada APBN Perubahan tahun 2017 yang diperkirakan pada bulan Juli.

Sementara itu, untuk penyaluran DBH tahun 2017 ujar Rianto, sesuai peraturan presiden (perpres) dan peraturan menteri keuangan (PMK) akan direalisasikan pemerintah pusat pada bulan April untuk tahap pertama. Penyaluran akan direalisasikan sebesar 25 persen dari total dana perimbangan untuk kabupaten Bengkalis.

“Dengan disalurkannya sisa DBH tahun 2016, kita dari DPRD Bengkalis meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mempergunakannya menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga atau kebutuhan lainnya yang mendesak,” kata Rianto.   

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis H Bustami HY SH mengtakan, sisa DBH yang belum ditransfer pasti akan dikirim pemerintah pusat selambatnya akhir Februari tahun ini. Hanya saja disebutnya untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga khususnya rekanan penyedia barang dan jasa, tentu akan dilakukan perubahan penjabaran pada APBD Bengkalis tahun 2017 terlebih dahulu.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah

BERITA LAINNYA
DLHK Pekanbaru Intensifkan Penegakan Jam Buang Sampah 8 Tips Biar Lantai Rumah Kamu Wangi Abis Lebaran Mantap, Kafilah Siak Masuk Final 8 Cabang Lomba MTQ ke-42 Riau DPRD Ajak Masyarakat Dukung Kafilah Kota Pekanbaru di MTQ ke-42 Riau di Dumai New Carry, Ikon Angkot Indonesia Rayakan Hari Angkutan Nasional		Berhadiah Rp55 Juta, KPU Riau Buka Sayembara Maskot dan Jingle Pilgubri 2024 Disdik Pekanbaru Gandeng 3 OPD dalam PPDB 2024/2025 Isu Gelombang Lanjutan Pejabat Pemprov Riau Mundur Berjamaah, Anggota DPRD Riau: Ada yang Tidak Beres Kadisdik Pekanbaru Imbau Sekolah Tak Lakukan Perpisahan di Hotel Diskes Siap Fasilitasi Pelayanan Kesehatan KPU Bengkalis Selama Pilkada 2024