BENGKALIS - Dalam kurun waktu bulan Januari hingga akhir Februari 2017 ini, berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari penelantaran, KDRT, dan pelecehan seksual terjadi Kabupaten Bengkalis.

Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Bengkalis melalui Kabid Kualitas Hidup dan Perlindungan, Hj Yusnaini mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

Menurutnya, kasus terhadap perempuan dan anak yang ditangani DPPPA saat ini berjumlah 25 kasus, sebagian besar diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak.

"Di 2017 ini, sudah ada 25 kasus secara umum, sebagian besarnya seksual," ujarnya, Selasa (21/2/2017).

Korban dari kasus tersebut, ujar Yusnani akan mendapat pendampingan dari P2TP2A yang merupakan mitra kerja DPPPA sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Sistem peradilan anak sesuai dengan amanah undang-undang nomor 11 tahun 2012 setiap proses peradilan harus didampingi P2TP2 sebagai mitra DPPPA. Ya kita akan dampingi sampai kasus tersebut tuntas," ujarnya.

Guna meminimalisir kejahatan terhadap perempuan dan anak terutama pelecehan seksual yang kini marak terjadi di Bengkalis,  Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) berencana akan membentuk Satgas.

Satgas ini nantinya akan di isi oleh tokoh masyarakat, pemuda, tenaga pendidi, LSM termasuk media.

"Langkah pencegahan, kita akan membuat Satgas diseluruh kecamatan di kabupaten dengan harapan Satgas ini bisa berkontribusi untuk pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan anak, " ujarnya.

Disamping itu, tuturnya, DPPPA saat ini juga sedang menyusun naskah akademis undang-undang perlindungan anak, akademis PUJ dan sekarang sudah menjadi ranperda.

"Dan InsyaAllah di 2017 ini kita akan masukan ke Prolegda dan kita jadikan Perda kabupaten Bengkalis,"sebut Yusnaini.

"Kita yakin dan percaya dengan kebijakan ini bisa meminimalisir perlindungan terhadap perempuan dan anak, " ujarnya menambahkan.

Penulis  : Zulkarnaen
Editor    : Unik Susanti