BENGKALIS - Sekitar 20 mantan karyawan BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Group Bengkalis mendesak agar hak pesangon segera dibayarkan. Pasca diPHK oleh perusahaan semi plat merah Pemkab Bengkalis tersebut sejak Agustus 2015 silam, sampai saat ini yang tak kunjung diterima.

Persoalan tersebut, 20 karyawan mengadu ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis agar segera mengambil kebijakan terkait pesangon yang sampai saat ini belum mereka terima itu. Puluhan mantan karyawan PT. BLJ ini juga sempat diundang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk rapat di Kantor Bupati Bengkalis, Senin (25/4/2016) kemarin.

Namun sayangnya rapat rencananya langsung dipimpin Assisten II Setda Bengkalis Heri Indra Putra itu tidak membuahkan hasil karena diantaranya Direktur PT. BLJ tidak hadir. 

"Kami diundang oleh Pemda untuk menghadiri rapat bersama para petinggi, jajaran Pemda, Komisaris dan Direktur BLJ, ternyata mereka yang seharusnya hadir, tidak hadir. Lagi-lagi Kami mantan karyawan BLJ di sepelekan dan tidak dihargai. Padahal Kami sangat mengharapkan ada titik terang dan keputusan tentang pesangon dan hak Kami itu," ungkap Muhadi, salah seorang mantan karyawan PT. BLJ kepada wartawan, Selasa (26/4/2016).

Muhadi mengatakan, rapat tersebut hanya dihadiri assisten II, Kabag Ekonomi, Perwakilan Inspektorat, Perwakilan dari Disnaker, karyawan PT. BLJ, dan 20 mantan karyawan BLJ. Dirinya sangat menyayangkan hasilnya tidak ada.

"Kami hanya berbincang-bincang dan pulang dengan harapan hampa. Kami mohon, kepada Pak Bupati, Sekda, Komisaris, Direktur BLJ, dan jajaran terkait segera bayarkanlah pesangon kami, sudah terlalu lama kami menunggu, kapan kepastian akan dibayarkan. Kami sangat membutuhkan, kebetulan mau ajaran baru, anak-anak kami mau masuk sekolah, kami sudah tidak punya gaji, kami kepala rumah tangga, duit pesangon itulah yang kami harapkan. Bantulah kami bapak-bapak yang terhormat," keluhnya.

Sebelumnya, Direktur BUMD PT. BLJ Group Bengkalis Abdul Rahman mengatakan, bahwa untuk pasangon 20 karyawan dampak Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK), perusahaan ini mengajukan penyertaan modal kepada Pemkab Bengkalis senilai Rp5,6 miliar. Ia juga menjelaskan, anggaran penyertaan modal yang diusulkan tersebut, tidak hanya untuk menyangoni karyawan yang di PHK, juga termasuk untuk gaji karyawan sebesar Rp2,4 miliar.

Sejak Agustus 2015 lalu, perusahaan semi plat merah ini telah mengeluarkan Surat Keputusan PHK, pada 20 karyawan, menyusul perusahaan ini semakin "bangkrut" pasca kasus yang melilit dari dampak penyertaan modal senilai Rp300 miliar yang tidak tepat sasaran.

Penulis  : Zulkarnaen
Editor    : Unik Susanti