Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

11:33 - Bappeda Bengkalis Percepat...
18:19 - LPTQ Bengkalis​ akan Ber...
16:55 - 107 CJH Bengkalis dan Bant...
16:24 - Terbukti Pungli, Dinas Per...
15:35 - Januari-November 2019, 838...
14:54 - Rakordev Pelaksanaan BPNT ...
17:06 - Bappeda Bengkalis Rakornis...
15:58 - HUT Ke-20 DWP Kabupaten B...
15:39 - Penjaringan Balon Bupati d...
15:49 - Kepala BKPM RI Kunjungi Pu...
20:21 - Siap-siap Warga Bengkalis!...
15:38 - 14 Orang Lolos Seleksi Adm...
17:03 - Masyarakat Tumpah Ruah di ...
16:33 - DWP DLH Juara I Lomba Gera...
08:50 - Buktikan Keseriusan, Istri...
15:41 - Bupati Harap FGD Rumuskan ...
14:55 - Petugas Parkir Wajib Masuk...
15:40 - Kelurahan Bengkalis Model ...
15:20 - Diduga Arus Pendek, Gedung...
14:52 - Tenun Putri Mas Warga Seba...
 
Rekanan Tuding Pokja LPSE Bengkalis KKN
Minggu, 21/07/2013 - 17:43:57 WIB

BENGKALIS - Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pokja IV kembali diterpa isu yang tak sedap. Lembaga lelang proyek itu dituding telah melakukan praktek KKN, dengan modus memonopoli spesifikasi merek barang. 

Andhika, salah seorang rekanan mengaku bahwa proses pelelangan paket pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis melalui kelompok kerja (pokja) 4 tidak transparan, terutama untuk pengadaan 28 paket pengadaan.

Seperti paket pengadaan Pembelajaran media KIT bahasa Indonesia tematik untuk SD serta pendukungnya dengan nilai Rp2,3 miliar.

"Ketua pokja 4 (Purwanto,red) yang selalu berada diluar kota dan tidak pernah terlihat masuk kantor Dinas pendidikan Bengkalis tersebut mengunci spek, dan mengarah pada satu merek  tertentu yang disinyalir sudah ditentukan pemenangnya jauh-jauh hari. Ini sudah bisa dikatakan sarat KKN," cetus Andhika .

Bahkan disejumlah paket yang dilelangkan oleh Pokja 4 tersebut adanya melakukan praktek monopoli. Padahal sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1999 sudah jelas diatur tentang larangan praktek monopoli.

"Ketua pokja 4 penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Apakah pokja 4 adanya kongkalikong dengan pelaku usaha tersebut, lalu kenapa ditentukan hanya satu merek saja,"tanya Andhika.

Diterangkannya, monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Secara terpisah Ketua Pokja 4 Purwanto ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif dan diluar jangkauan , ketika dicoba mengirim sms tidak mendapat balasan juga (Alfisnardo)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pengamanan Natal Tahun 2019, Polres Inhil Antisipasi Orang Mabuk dan Pemotor Kebut-kebutan
  • Tujuh JPU Diturunkan pada Sidang Dugaan Korupsi Kredit Mantan Pimcab BRK
  • KPK Panggil Dua Saksi Korupsi Pembangunan Jembatan di Kampar
  • Smartfren Umumkan Pemenang Undian WOW Tahap Ketiga
  • Banjir Telan Korban Jiwa, Walhi Kritik Kampanye Gubernur 'Riau Green'
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved