Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

11:06 - Hampir 50 Persen Kafilah B...
19:49 - Pasca Divonis Mati, Eri Ja...
18:09 - PN Bengkalis Akhirnya Voni...
12:36 - Lignauli Theresa Jabat Kas...
11:33 - Ringkus Dua Tersangka, Pol...
15:42 - Regu Fahmil Qur’an Putra...
15:03 - Pemkab Bengkalis sudah Leb...
18:12 - Kasmarni Terima Penghargaa...
17:04 - MTQ ke-36 Provinsi Riau: 4...
16:07 - Kasi Pidum: Berkas Simon a...
09:30 - Diikuti 82 Kelompok Mangro...
14:43 - Sekda Minta PD Tidak Lamb...
12:48 - Selama November, BPBD Beng...
06:57 - Seluruh Kecamatan di Bengk...
16:06 - Pemkab Bengkalis Bantah Tu...
19:15 - Tok! APBD Bengkalis Tahun ...
19:53 - PUPR Bengkalis Gelar Rakor...
13:49 - Golkar Bengkalis Sosialisa...
11:27 - Akibat Langka, Warga Pakni...
10:03 - 309 Koperasi di Bengkalis ...
 
Rekanan Tuding Pokja LPSE Bengkalis KKN
Minggu, 21/07/2013 - 17:43:57 WIB
TERKAIT:
 
  • Hampir 50 Persen Kafilah Bengkalis Masuk Final MTQ Riau
  • Pasca Divonis Mati, Eri Jack Tolak Pelukan Ibunya
  • PN Bengkalis Akhirnya Vonis Mati 'Eri Jack'
  •  

    BENGKALIS - Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pokja IV kembali diterpa isu yang tak sedap. Lembaga lelang proyek itu dituding telah melakukan praktek KKN, dengan modus memonopoli spesifikasi merek barang. 

    Andhika, salah seorang rekanan mengaku bahwa proses pelelangan paket pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis melalui kelompok kerja (pokja) 4 tidak transparan, terutama untuk pengadaan 28 paket pengadaan.

    Seperti paket pengadaan Pembelajaran media KIT bahasa Indonesia tematik untuk SD serta pendukungnya dengan nilai Rp2,3 miliar.

    "Ketua pokja 4 (Purwanto,red) yang selalu berada diluar kota dan tidak pernah terlihat masuk kantor Dinas pendidikan Bengkalis tersebut mengunci spek, dan mengarah pada satu merek  tertentu yang disinyalir sudah ditentukan pemenangnya jauh-jauh hari. Ini sudah bisa dikatakan sarat KKN," cetus Andhika .

    Bahkan disejumlah paket yang dilelangkan oleh Pokja 4 tersebut adanya melakukan praktek monopoli. Padahal sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1999 sudah jelas diatur tentang larangan praktek monopoli.

    "Ketua pokja 4 penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Apakah pokja 4 adanya kongkalikong dengan pelaku usaha tersebut, lalu kenapa ditentukan hanya satu merek saja,"tanya Andhika.

    Diterangkannya, monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

    Secara terpisah Ketua Pokja 4 Purwanto ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif dan diluar jangkauan , ketika dicoba mengirim sms tidak mendapat balasan juga (Alfisnardo)


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
    bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Pelantikan 6 Kades Gaung, Bupati Inhil Berpesan Fokus Jalankan Amanah Pembangunan
  • Permohonan RAPP Terkait SK 5322 kepada PTUN Agar Semua Pihak Dapatkan Kepastian Hukum
  • Pemkab Tandatangani MOU, Siak Dinobatkan Sebagai Kota Pusaka oleh Kementerian PUPR RI
  • Hampir 50 Persen Kafilah Bengkalis Masuk Final MTQ Riau
  • Buruan! Agung Toyota Harapan Raya Gratiskan Pemeriksaan Shock Absorbre
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved