Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

18:38 - Diskes Bengkalis Ajak Kend...
17:51 - Cabuli Anak di Bawah Umur,...
16:52 - Kepala DLH Bengkalis Minta...
16:03 - LAMR Siak Kecil Beri Pembe...
15:00 - Kasus Korupsi Dispenda Ben...
19:00 - Pemkab Bengkalis Diminta B...
16:18 - Konflik Antar Nelayan Jari...
15:43 - Waspada!! Maling Ojol Gent...
15:15 - Cabuli Pelajar, Warga Seng...
14:37 - Ada Nama Baru Berinisial "...
08:47 - Terkait Pembubaran Koperas...
19:31 - Pemalsu TTD Bupati Bengkal...
14:18 - Bengkalis Bertekad Pertaha...
11:55 - Semarak Pilkades Pakning A...
10:00 - Bejat! Cabuli 2 Adik Ipar,...
14:37 - Musrenbang Kecamatan Siak ...
14:32 - Warga Sebangar Mandau Hebo...
13:52 - Sekda Bengkalis : Besok PN...
13:26 - Polres Bengkalis Buru Pemo...
12:59 - Polres Bengkalis Serah Ter...
 
Soal Hibah/Bansos Tahun 2012
Sekda : Minimal Umur Lembaga Tiga Tahun
Rabu, 21/03/2012 - 17:19:43 WIB
TERKAIT:

BENGKALIS Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2011, soal bantuan sosial (bansos) dan pemberian dana hibah, Pemkab Bengkalis akan memperketat persyaratan secara administrasi. Dimana salah satunya adalah organisasi/lembaga yang mendapat bansos/hibah sudah terdaftar minimal 3 tahun sebelum tahun anggaran 2012.

Penegasan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis Asmaran Hasan kepada sejumlah wartawan termasuk mrnetwork diruang kerjanya, Rabu (21/3). Disampaikan Sekda dalam PP 32 pada pasal 7 ayat (2)disebutkan bahwa lembaga yang akan mendapatkan bansos/hibah sekurang-kurangnya telah terdaftar 3 tahun pada pemerintah daerah setempat. Kemudian dalam pasal itu juga berbunyi bahwa lembaga dimaksud harus berkedudukan di wilayah administratif pemerintah daerah setempat dibuktikan dengan sekretariat tetap.

"Dalam buku APBD tahun 2012 ini banyak terdapat organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi social kemasyarakatan yang didirikan belum tiga tahun. Artinya meskipun lembaga tersebut sudah terdaftar di APBD tahun ini, tapi tahun pendiriannya diatas tahun 2009, kita tidak dapat memproses pencairan hibah/bansos kepada mereka,"ujar Asmaran.

Disebutkan Sekda bahwa Permendagri tersebut juga diperkuat dengan surat edaran Mendagri tertanggal 26 Oktober 2011 yang menyebutkan untuk pencairan dana hibah harus melalui usulan tertulis dari calon penerima hibah. Selanjutnya usulan tersebut dievaluasi serta harus melalui rekomendasi dari SKPD terkait diiikuti dengan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam pemberian dana hibah sambung Asmaran, mengacu kepada Permendagri tadi harus dilakukan seleksi secara ketat. Dimana mulai tahun 2012 ini pemberian bansos/hibah tidak dapat dilakukan terus menerus, setiap tahun anggaran kecuali ada krtiteria atau dalam keadaan tertentu. 

"Misalnya sebuah lembaga mendapat dana hibah tahun 2011, pada tahun 2012 ini tidak diperbolehkan lagi mendapat dana hibah/bansos. Kecuali organisasi yang keberadaannya diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, seperti KNPI, Pemuda Pancasila, KONI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lainnya,"sebut Asmaran sembari memberi contoh.

Kemudian ditanya prosedur pencairan hibah/bansos, sekda menambahkan bahwa tetap akan dilakukan oleh tim verifikasi. Tim verifikasi inilah nantinya akan mengecek akte pendirian, proposal kegiatan serta sekretariat dimana organisasi itu berdomisili. Seterusnya usulan tertulis dari lembaga akan diteruskan ke SKPD terkait.(Alf)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ratusan Pelajar Ikuti Lomba Mewarnai Faber Castell
  • Potensi Perikanan Tangkap di Rohil Sangat Menjanjikan
  • Gubri Harap Syaikh Abdurrazak dari Madinah Bisa Tabligh Akbar di Masjid Raya Annur
  • Diskes Bengkalis Ajak Kendalikan PTM dengan Posbindu
  • Pemkab Pelalawan Diminta Tingkatkan Displin ASN
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved