Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

08:55 - Instalasi Pengolahan Air B...
21:29 - Penjara Zaman Belanda di B...
16:55 - Voli Putri Bengkalis Wakil...
16:48 - Disdikbud Riau, Jadikan Pe...
16:25 - Gagal Raih Juara, Kasmarni...
15:45 - 649 Pengendara Terjaring S...
16:14 - Juara I Tingkat Provinsi R...
14:47 - Ikut Apel Nusantara, 5.000...
14:45 - Plt Sekda Bengkalis: Aksi...
14:26 - Ditaksir Nilai Rp 1 Milli...
13:51 - MUI Bengkalis Ingatkan Ula...
13:41 - Tolak Jaring Batu, Ratusan...
20:07 - Camat Bukit Batu Lantik 2 ...
18:10 - Jalan Lingkar Duri-Pakning...
17:17 - Lantik 10 Pj Kades, Camat ...
16:45 - 476 ASN Bengkalis Terima P...
16:38 - Bupati Amril Ajak ASN Ting...
22:52 - MTQ Tingkat Desa Dompas Be...
16:45 - Bupati Amril Ajak Lulusan ...
20:26 - Tata Ulang Pengelolaan Air...
 
Soal Hibah/Bansos Tahun 2012
Sekda : Minimal Umur Lembaga Tiga Tahun
Rabu, 21/03/2012 - 17:19:43 WIB

BENGKALIS Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2011, soal bantuan sosial (bansos) dan pemberian dana hibah, Pemkab Bengkalis akan memperketat persyaratan secara administrasi. Dimana salah satunya adalah organisasi/lembaga yang mendapat bansos/hibah sudah terdaftar minimal 3 tahun sebelum tahun anggaran 2012.

Penegasan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis Asmaran Hasan kepada sejumlah wartawan termasuk mrnetwork diruang kerjanya, Rabu (21/3). Disampaikan Sekda dalam PP 32 pada pasal 7 ayat (2)disebutkan bahwa lembaga yang akan mendapatkan bansos/hibah sekurang-kurangnya telah terdaftar 3 tahun pada pemerintah daerah setempat. Kemudian dalam pasal itu juga berbunyi bahwa lembaga dimaksud harus berkedudukan di wilayah administratif pemerintah daerah setempat dibuktikan dengan sekretariat tetap.

"Dalam buku APBD tahun 2012 ini banyak terdapat organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi social kemasyarakatan yang didirikan belum tiga tahun. Artinya meskipun lembaga tersebut sudah terdaftar di APBD tahun ini, tapi tahun pendiriannya diatas tahun 2009, kita tidak dapat memproses pencairan hibah/bansos kepada mereka,"ujar Asmaran.

Disebutkan Sekda bahwa Permendagri tersebut juga diperkuat dengan surat edaran Mendagri tertanggal 26 Oktober 2011 yang menyebutkan untuk pencairan dana hibah harus melalui usulan tertulis dari calon penerima hibah. Selanjutnya usulan tersebut dievaluasi serta harus melalui rekomendasi dari SKPD terkait diiikuti dengan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam pemberian dana hibah sambung Asmaran, mengacu kepada Permendagri tadi harus dilakukan seleksi secara ketat. Dimana mulai tahun 2012 ini pemberian bansos/hibah tidak dapat dilakukan terus menerus, setiap tahun anggaran kecuali ada krtiteria atau dalam keadaan tertentu. 

"Misalnya sebuah lembaga mendapat dana hibah tahun 2011, pada tahun 2012 ini tidak diperbolehkan lagi mendapat dana hibah/bansos. Kecuali organisasi yang keberadaannya diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, seperti KNPI, Pemuda Pancasila, KONI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lainnya,"sebut Asmaran sembari memberi contoh.

Kemudian ditanya prosedur pencairan hibah/bansos, sekda menambahkan bahwa tetap akan dilakukan oleh tim verifikasi. Tim verifikasi inilah nantinya akan mengecek akte pendirian, proposal kegiatan serta sekretariat dimana organisasi itu berdomisili. Seterusnya usulan tertulis dari lembaga akan diteruskan ke SKPD terkait.(Alf)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Baru Diperbaiki, Ruas Jalan Lingkar Provinsi di Kuantan Tengah Rusak Lagi
  • Progres Paripurna APBD Riau 2017 sudah Ada Kemajuan
  • Makmum Salat Jumat Aksi 212 Kalahkan Jamaah Masjidil Haram di Musim Haji
  • Lebarkan Sayap, Dafam Hadir di Pulau Dewata Bali
  • Dugaan Makar, Ahmad Dhani dan 9 Orang Lainnya Dijadikan Tersangka
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved