Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

14:52 - Wabup Muhammad Buka Malam ...
16:49 - Ajang Strategi Bagi Instit...
16:33 - Jelang Porprov Kampar, Kon...
16:12 - Soal 3 Ranperda, Bupati Am...
15:38 - Ketua PN Bengkalis Ingatka...
16:47 - SK CPNS GGD Bengkalis Dita...
16:14 - Berbagai Kegiatan Meriahka...
15:45 - Penguntil Jok Sepeda Motor...
15:06 - Rekanan Kirim Sanggahan Ko...
14:26 - Total JCH Bengkalis 404 Or...
11:14 - Rekanan Ditawari Paket PL ...
19:12 - Seleksi Tarung Drajat Porp...
16:08 - Pesta Pantai Majukan Perek...
18:33 - Kades Pangkalan Jambi Akhi...
18:00 - Terkait Dugaan Setoran 15 ...
17:27 - Belum ada Respon dari Polr...
15:49 - Diberangkatkan Pemkab Beng...
14:52 - Amril Harapkan Masyarakat ...
14:47 - Jalan Lingkar Rupat Diusul...
11:41 - Kepala BNNK Jabatan Strukt...
 
Soal Hibah/Bansos Tahun 2012
Sekda : Minimal Umur Lembaga Tiga Tahun
Rabu, 21/03/2012 - 17:19:43 WIB

BENGKALIS Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2011, soal bantuan sosial (bansos) dan pemberian dana hibah, Pemkab Bengkalis akan memperketat persyaratan secara administrasi. Dimana salah satunya adalah organisasi/lembaga yang mendapat bansos/hibah sudah terdaftar minimal 3 tahun sebelum tahun anggaran 2012.

Penegasan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis Asmaran Hasan kepada sejumlah wartawan termasuk mrnetwork diruang kerjanya, Rabu (21/3). Disampaikan Sekda dalam PP 32 pada pasal 7 ayat (2)disebutkan bahwa lembaga yang akan mendapatkan bansos/hibah sekurang-kurangnya telah terdaftar 3 tahun pada pemerintah daerah setempat. Kemudian dalam pasal itu juga berbunyi bahwa lembaga dimaksud harus berkedudukan di wilayah administratif pemerintah daerah setempat dibuktikan dengan sekretariat tetap.

"Dalam buku APBD tahun 2012 ini banyak terdapat organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi social kemasyarakatan yang didirikan belum tiga tahun. Artinya meskipun lembaga tersebut sudah terdaftar di APBD tahun ini, tapi tahun pendiriannya diatas tahun 2009, kita tidak dapat memproses pencairan hibah/bansos kepada mereka,"ujar Asmaran.

Disebutkan Sekda bahwa Permendagri tersebut juga diperkuat dengan surat edaran Mendagri tertanggal 26 Oktober 2011 yang menyebutkan untuk pencairan dana hibah harus melalui usulan tertulis dari calon penerima hibah. Selanjutnya usulan tersebut dievaluasi serta harus melalui rekomendasi dari SKPD terkait diiikuti dengan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam pemberian dana hibah sambung Asmaran, mengacu kepada Permendagri tadi harus dilakukan seleksi secara ketat. Dimana mulai tahun 2012 ini pemberian bansos/hibah tidak dapat dilakukan terus menerus, setiap tahun anggaran kecuali ada krtiteria atau dalam keadaan tertentu. 

"Misalnya sebuah lembaga mendapat dana hibah tahun 2011, pada tahun 2012 ini tidak diperbolehkan lagi mendapat dana hibah/bansos. Kecuali organisasi yang keberadaannya diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, seperti KNPI, Pemuda Pancasila, KONI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lainnya,"sebut Asmaran sembari memberi contoh.

Kemudian ditanya prosedur pencairan hibah/bansos, sekda menambahkan bahwa tetap akan dilakukan oleh tim verifikasi. Tim verifikasi inilah nantinya akan mengecek akte pendirian, proposal kegiatan serta sekretariat dimana organisasi itu berdomisili. Seterusnya usulan tertulis dari lembaga akan diteruskan ke SKPD terkait.(Alf)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Prioritaskan Tunda Bayar 2016, BPKAD Kuansing Terima SPP Sertifikasi dari Dispora
  • Tingkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kampanye Membaca Program Pelita Pustaka
  • Kecewa Jatah APBD Provinsi Semakin Kecil, Masyarakat Dorong Irwan Maju Pilgubri 2018
  • ‪BPP DPRD Kuansing Bimtek Penerapan PP Nomor 18 Tahun 2017
  • Anggaran Setiap Tahun Kasus Tipikor Nihil, 3 Kejari di Riau Terancam Sanksi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved