Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

18:29 - Rencana Aksi Penanganan Ab...
18:07 - PWI Bengkalis Agendakan Du...
16:44 - Bupati Bengkalis Lantik 2 ...
16:14 - Sumatera Barat Expo 2019, ...
14:52 - Digelar, Wisata Kampung M...
16:20 - Berkat Bina Pengelolaan TT...
10:06 - DKT Evaluasi Program dan K...
15:11 - Polbeng Sosialisasi Penera...
17:46 - Bupati Bengkalis Ikut Rako...
16:53 - AKN Bengkalis Wisuda 59 Ma...
19:29 - Bappeda Sosialisasikan SIP...
17:08 - Mobil Tabrak Motor di Simp...
16:34 - Jelang MTQ Tingkat Provins...
18:12 - Diterapkan 2020, Bappeda B...
22:17 - IPHI Kecamatan Bengkalis D...
17:57 - Sekda Bengkalis: Siapapun ...
16:16 - Nasib AK Bengkalis Masih B...
16:09 - Pasca Pelantikan Pejabat P...
15:20 - Bupati Bengkalis Minta Dia...
20:06 - Wujudkan WBK dan WBBM, Bea...
 
Disdagperin Pertajam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis
Rabu, 25/09/2019 - 16:41:51 WIB
 Kepala Disdagprin H Raja Arlingga memberikan pengarahan.
Kepala Disdagprin H Raja Arlingga memberikan pengarahan.
TERKAIT:

BENGKALIS - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Group Disscusion (FGD) guna mempertajam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bengkalis di Aula Disdagperin, Rabu (25/9/2019).

Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis, Raja Arlingga mengatakan sesuai amanah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 11 setiap kabupaten/kota wajib menyusun RPIK. 

''RPIK dibuat untuk 20 tahun ke depan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Nasional. Namun bisa direvisi setiap 5 tahun sekali,'' ujar Raja.

FGD mendatangkan narasumber Kepala Bidang Perindustrian Provinsi Riau Thomas Syamsuddin, Kasubag Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Arip, Kepala Balai Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru Fathullah.

Hadir Camat Bantan Suffandi, Sekcam Rupat Ahmad Tarmizi, Sekcam Bengkalis Rafli Kurniawan, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan RPIK mengacu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 bahwa pengembangan industri di daerah harus membuat RPIK .

Dipaparkan Raja Arlingga, Negeri Junjungan memiliki berbagai potensi industri, baik itu di sektor perikanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata dan kerajinan.  

''Dari berbagai potensi tersebut, perlu dilakukan kajian secara mendalam dan masukan dari perangkat daerah. Sektor industri andalan seperti apa yang akan dikembangkan ke depannya,'' ujar Raja.

Dia berharap melalui FGD ini muncul ide-ide atau gagasan tentang program apa saja yang bisa diterapkan ke kedepannya untuk pengembangan sektor industri andalan sesuai potensi yang ada di Kabupaten Bengkalis. 

''Sehingga pada tahun 2020 program ini sudah dapat dimasukkan dalam Perda RPIK,'' ujarnya. 

Penulis: Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tidak Miliki IMB dan Langgar GSB, Dua Ruko di Selatpanjang Dihentikan Pengerjaannya
  • Jalin Silahturami, Advokat di Inhil Dirikan ILC
  • Hadiri Rapat dengan Bupati, Kapolres Kampar: Saya Belum Sertijab
  • Penghapusan Eselon III dan IV, Ahmad Syah: Belum Putus Mana yang Dipangkas
  • Ekshibisionisme, Gangguan Kejiwaan Pamer Alat Kelamin, Kenali Ciri-cirinya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved