Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

14:51 - 228 PNS Pemkab Bengkalis a...
14:38 - Pengguna Jasa Penyeberanga...
17:21 - MS Staf Dishub Tertangkap ...
16:57 - Rumah Bantuan Pemkab Bengk...
14:47 - Gubri Tinjau Rencana Pemba...
18:34 - Selama Lebaran, 5.709 Kend...
17:44 - Operasi Ketupat Muara Taku...
22:54 - 53 Desa di Bengkalis Disan...
16:55 - Sebelum Pelantikan DPRD Ba...
16:08 - Bengkalis Bebas Wabah Monk...
16:21 - Hari Pertama Kerja, Bupati...
15:08 - Hari Pertama Pasca Libur B...
10:53 - Hari Pertama Pasca Cuti Be...
18:53 - Jawara Hafiz Indonesia 201...
18:32 - Selama Lebaran, Bengkalis ...
09:20 - Keberangkatan Hari Ini, 18...
05:26 - Masih Berlebaran, Malam Ta...
14:58 - Antrean Mobil di Penyebera...
11:34 - Lonjakan Kendaraan Masih T...
15:33 - Atasi Lonjakan Penumpang, ...
 
Sebelum Pelantikan DPRD Baru, Pemkab Targetkan APBD-P 2019 Sudah Disahkan
Rabu, 12/06/2019 - 16:55:17 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Sebelum Pelantikan DPRD Baru, Pemkab Targetkan APBD-P 2019 Sudah Disahkan
  •  

    BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis mentargetkan Perda APBD Perubahan 2019 sudah disahkan sebelum pelantikan anggota DPRD yang baru. Saat ini Pemkab sedang dalam proses inventarisir perubahan-perubahan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

    Demikian disampaikan Sekretaris Daerah, H Bustamy HY kepada wartawan beberapa waktu lalu. “Sesuai dengan ketentuan, APBD Perubahan sudah harus disahkan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Ini berarti bulan September APBD Perubahan sudah harus disahkan,” ujar Busamy.

    Dikatakan, pengesahan APBD-P lebih cepat juga untuk menghindari kemungkinan banyaknya agenda yang bakal dilaksanakan oleh anggota dewan baru. Biasanya mereka akan mengikuti pembekalan, kemudian menyusun alat kelengkapan dewan termasuk pemilihan pimpinan DPRD.

    "Ini semua tentu akan makan waktu, dan kalau September (APBD-P) tidak disahkan, maka bisa terjadi nanti pengesahan APBD-P akan terlambat,” ujarnya.

    Terkait dengan persiapan pembahasan RAPBD-P 2019,  Bustamy mengatakan, salah satu syarat untuk mengusulkan APBD Perubahan 2019 adalah setelah mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kemudian LHP BPK tersebut dijadikan dasar untuk usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPJ) APBD TA 2018.

    "Setelah Perda pertanggungjawaban tersebut disahkan dan keluar, maka kita akan usulkan Perubahan APBD TA 2019 ke DPRD Bengkalis. Apakah di sisi pendapatan ada pertambahan atau berkurang dan di sisi belanja apakah ada bertambah atau berkurang, intinya perubahan," ujar Bustamy lagi.

    Seiring dengan  sudah berakhirnya libur bersama sempena Idul Fitri, Bustamy mengatakan, Pemkab akan mengusahakan secepatnya mempersiapkan segala sesuatu untuk usulan APBD-P 2019. Termasuk Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2018 ke DPRD. 

    Penulis : Zulkarnaen
    Editor : Fauzia


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Bupati Meranti Buka Kejurda Tinju Yunior Youth Bupati Cup 2019
  • ASN Dishub Dumai Gelar Mosi Tak Percaya, Meja Bendahara Dikeluarkan
  • Figur Bakal Calon Bupati Meranti Mulai Diperbincangkan, Ini Kata Bupati Irwan
  • Transaksi di CFC Dumai, Dua Orang Pengedar Sabu Diciduk Polisi
  • IKALUNI SMAGAMA Disahkan, Organisasi Makin Jelas dan Terarah Sesuai AD/ART
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved