Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

18:16 - Kapal MT Adinda Meledak di...
18:03 - Karhutla Semakin Meluas, B...
16:06 - MTQ Tingkat Kecamatan Beng...
15:48 - Musrenbang Kecamatan Rupat...
06:57 - Bupati Bengkalis Ucapkan B...
15:24 - PUPR Lelang 7 Paket Pengaw...
15:03 - Pemkab Dorong Pertumbuhan ...
17:47 - 2019, Alokasi Anggaran Kec...
17:05 - RPC dan Peternakan Sapi Ja...
18:12 - Temu Ramah dengan Insan Pe...
14:43 - Puncak Arus Balik Imlek, L...
15:43 - 2019, Bengkalis Tanggung P...
17:44 - Lelang Sudah Selesai, 13 P...
14:11 - Tahun Ini Bengkalis Tanggu...
15:59 - Rupat Utara Dapat Jatah Rp...
16:51 - 'Belo Kampung' Mengharap B...
15:37 - Walau sudah Diingatkan Bup...
06:01 - Setelah Bantan, DDII Bengk...
18:19 - Bengkalis Belum Buka Pener...
15:27 - Pejabat Diskominfotik Teke...
 
Pemkab dan DPRD Bahas APBD-P 2018, Rasionalisasi Anggaran Terbantu Dana Pusat
Minggu, 16/09/2018 - 19:36:18 WIB

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD mulai membahas Rencana APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2018. Belum dipastikan berapa kisaran APBD-P yang akan disahkan pasca rasionalisasi. Namun, anggaran yang akan dirasionalisasi tidak mencapai Rp1,4 triliun.

"Memang, berdasarkan perkiraan, defisit APBD 2018 berkisar Rp1,4 triliun. Artinya, kita harus melakukan rasionalisasi sebesar Rp1,4 triliun di APBD-P. Namun, baru saja keluar PMK (Peraturan Menteri Keuangan) bahwa kita mendapatkan suntikan dana segar sebesar Rp487 miliar. Sehingga rasionalisasi yang kita lakukan cukup dalam kisaran Rp1 triliun," ujar Ketua DPRD Bengkalis, H Abdul Kadir kepada wartawan, Minggu (16/9/2018).

Sebelumnya, sambung Politisi Partai PAN ini, proses rasionalisasi anggaran di internal eksekutif berlangsung alot dan terjadi beberapa kali tahapan rasionalisasi. Pihaknya memaklumi karena rasionalisasi akan berdampak kepada pembatalan kegiatan di OPD yang tentunya butuh banyak pertimbangan.

"Walau proyek multiyears sudah dipending, ternyata masih belum bisa mencapai Rp1,4 triliun. Jadi harus ada lagi kegiatan-kegiatan di OPD yang dikurangi. Namun, dengan adanya suntikan dana segar dari pusat yang berasal dari tunggakan tahun 2012 sebesar Rp487 miliar, maka ini sangat membantu kita untuk mengurangi rasionalisasi tidak sampai pada level Rp1,4 triliun," ujar Kadir lagi.

Selain membahas RAPBD-P 2018, masih menurut Kadir, legislatif juga bersama eksekutif mulai membahas RAPBD 2019. "Untuk RAPBD 2019 mulai kita bahas sejak 2 minggu lalu," kata Kadir seraya menambahkan kalau pihaknya menargetkan proses pengesahan RAPBD-P 2018 sudah bisa dilakukan pada akhir bulan ini.

Penulis : Zulkarnaen
Editor    : Fauzia



 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Disela Siraman Qalbu UIR Bantu Komputer untuk Masjid At Taqwa
  • Umat Islam Bulgaria Mulai Berperan di Berbagai Bidang, hingga Dirikan Partai
  • Riau Masih Kekurangan Tenaga Pengajar, PPPK Diharap Jadi Solusi
  • Bangun Sinergi Kawal Pemilu, Mappilu PWI Riau Gelar Pertemuan dengan Bawaslu
  • Dapat Bisikan Gaib, Pria Ini Kampak Tetangganya di Masjid
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved