Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

17:53 - Temu Ramah IKKKM dan Mubes...
16:34 - Mendag Teken Prasasti, UPT...
16:24 - Desember Ini, Baznas Laksa...
13:09 - Jalan Pematang Duku Timur ...
18:09 - Sempat Tertunda, Gaji 68 B...
17:50 - Yuhelmi: Seluruh Kades Ter...
17:41 - Senin Depan, Bupati Terima...
18:41 - Selama November, BPBD Tang...
14:56 - Terkait Pernyataan Ilegal,...
13:11 - Bupati Amril Mukminin Teri...
16:54 - 42 Pimpinan OPD Partisipas...
08:47 - Bupati Bengkalis Keluarkan...
16:53 - Pasca Penemuan Mayat di Pe...
16:27 - Pemkab Gelar Kenduri Melay...
23:41 - Bengkalis Geger, dalam Tig...
17:46 - Bupati Bengkalis Minta Apa...
21:51 - Tekad Pemerintah Kabupaten...
19:17 - Tepat Waktu, APBD Bengkali...
13:23 - Tiga Mayat Ditemukan Menga...
16:26 - Bupati Amril Hadiri Launch...
 
OPD Diresahkan Ulah Oknum LSM dengan Permohonan Permintaan Informasi Disertai Ancaman
Selasa, 05/06/2018 - 15:15:19 WIB

BENGKALIS – Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diresakah dengan ulah oknum LSM. Oknum ini mengajukan permohonan permintaan informasi disertai dengan ancaman.

Contoh ancaman dimaksud, “Kami tunggu jawabannya selama delapan hari sejak dimasukkan surat ini. Apabila sampai 8 (delapan) hari tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan, maka laporan ini kami naikkan ke tingkat yang lebih tinggi.” Ancaman ini juga dilanjutkan ke “media” lain. Misalnya melalui pesan singkat. Umpamanya: “Persoalan ini akan naik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.

Terkait adanya permintaan informasi seperti ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri menyarankan, agar tak dilayani.

“Permintaan informasi seperti itu tak sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut dan ketentuan lain yang mengatur, tak ada pasal atau ayat yang mengatur adanya hak pemohon informasi publik untuk mengancam,” jelas Johan, Selasa (5/6/2018).

Sebab itu, kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat ancaman terkait permintaan informasi dari pihak manapun, Johan menyarankan, agar melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum/kepolisian.

“Sepengetahuan kami, tindakan ancaman tersebut tidak dibenarkan. Tindakan tersebut melanggar hukum. Bisa termasuk dalam kategori perbuatan tak menyenangkan,” ujar Johan di ruang kerjanya, Selasa (5/6/2018).

Johan mengatakan, seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, berhak untuk menolak permintaan informasi publik dari pihak manapun bila dilakukan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Johan juga mengingatkan, seseorang tak boleh sembarang dalam menggunakan informasi publik. “Apalagi informasi publik tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan seperti diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008,” jelasnya Johan.

Katanya, pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika ditanya apakah permintaan informasi oleh LSM yang disertai ancaman tersebut sebagai modus untuk melakukan pemerasan, untung mencari keuntungan pribadi? Dia menjabat bisa.

“Tidak tertutup kemungkinan demikian, kalau tidak tentu tak perlu menyertakan ancaman. Sepengetahuan kami LSM tak boleh melakukan hal-hal yang demikian,” terang Johan yang dahulu juga aktif di sejumlah LSM di daerah ini.

Masih kata Johan, LSM itu adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Supardi SH: Hari Anti Korupsi sebagai Sarana Introspeksi dan Evaluasi
  • 1.019 Nelayan di Siak Telah Terima Asuransi
  • Penyelidikan Penyimpangan Dana Hibah PT PLN ke UIN Suska 7 Miliar Dihentikan
  • Kisruh e-KTP Berujung Polemik DPT, Jokowi Gagal Evaluasi Kinerja Kemendagri?
  • Dinilai Cacat Moral, IMM Pekanbaru Desak Rektor Umri Mundur
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved