Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

17:53 - Temu Ramah IKKKM dan Mubes...
16:34 - Mendag Teken Prasasti, UPT...
16:24 - Desember Ini, Baznas Laksa...
13:09 - Jalan Pematang Duku Timur ...
18:09 - Sempat Tertunda, Gaji 68 B...
17:50 - Yuhelmi: Seluruh Kades Ter...
17:41 - Senin Depan, Bupati Terima...
18:41 - Selama November, BPBD Tang...
14:56 - Terkait Pernyataan Ilegal,...
13:11 - Bupati Amril Mukminin Teri...
16:54 - 42 Pimpinan OPD Partisipas...
08:47 - Bupati Bengkalis Keluarkan...
16:53 - Pasca Penemuan Mayat di Pe...
16:27 - Pemkab Gelar Kenduri Melay...
23:41 - Bengkalis Geger, dalam Tig...
17:46 - Bupati Bengkalis Minta Apa...
21:51 - Tekad Pemerintah Kabupaten...
19:17 - Tepat Waktu, APBD Bengkali...
13:23 - Tiga Mayat Ditemukan Menga...
16:26 - Bupati Amril Hadiri Launch...
 
Sidang Dugaan Money Politik
JPU Pastikan Dakwaan Nur Azmi dan Ajudannya Jelas Lengkap, PH Sebut Kadaluarsa
Senin, 04/06/2018 - 16:47:56 WIB
Sidang lanjutan dugaan money politik
Sidang lanjutan dugaan money politik
TERKAIT:

BENGKALIS- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis menilai , bahwa surat dakwaan atas tuduhan tindak pidana politik uang terhadap Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

"Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) tidak ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang kuat dan akurat. Disamping itu keberatan yang disampaikan juga sudah melampaui ruang lingkup eksepsi karena sudah menyentuh pokok perkara pemeriksaan sidang," ungkap JPU Agrin didampingi ketika membacakan tanggapan keberatan atau eksepsi PH Nur Azmi Hasyim dan Adi Purnawan dalam agenda sidang di PN Bengkalis, Senin (04/06/18) siang

Sehubungan dengan tanggapan yang disampaikan tersebut, JPU meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara atau memeriksa perkara ini agar menetapkan bahwa eksepsi PH  dinyatakan tidak dapat diterima. Dan menyatakan bahwa surat dakwaan disampaikan JPU telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta menetapkan pemeriksaan terhadap terdakwa Nur Azmi Hasyim dan Adi Purnawan dilanjutkan. 

Sebelumnya sidang perkara kasus juga digelar di PN Bengkalis, Senin (4/6/18) pagi dengan agenda sidang pembacaan eksepsi terdakwa disampaikan PH.

Hadir dalam sidang kedua terdakwa, PH Saut Maruli Tua Manik dan rekan mengatakan, surat dakwaan JPU dianggap melanggar lex specialis. Karena JPU menyamakan perkara yang ditangani layaknya tindak pidana umum.

Saut juga mempertanyakan, surat dakwaan JPU tidak mencantumkan bahwasanya perkara yang ditangani merupakan temuan dari Panwas.  Kemudian lanjutnya, hal lain yang diajukan dalam eksepsi adalah surat dakwaan yang tidak menguraikan batas waktu.  Dikatakan, surat dakwaan menyebutkan temuan dugaan politik 

"Temuan itu terhitung sejak temuan, berarti tanggal 13-14-15-16-17-18-19 kan gitu. Oleh Panwas Kabupaten menyebutkan tanggal 20 April 2018. Itu udah salah. Kemudian juga di pasal 18 itu bisa ditambah 3 hari, kami mendefenisikan kalau temuan tanggal 13 berarti terhitungnya 13-14-15-16. Tapi mereka tanggal 20 temuannya. Mereka habiskan yang 7 hari, baru mereka hitung temuan tanggal 20. Makanya tanggal 25 mereka LP nya," ujar Saut Maruli. 

"Kalau diawalnya salah, ouputnya pasti salah. Inilah yang Kami maksud dengan kadaluarsa. Syarat formilkan menentukan seperti itu, kalau dah kadalusrsa maka hak tuntutan dari pada JPU gugur," tambahnya. 

Sidang dalam perkara ini dipimpin Ketua Majelis Dr Sutarno, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata dan Muhammad Rizky Musmar. Sedangkan JPU selain Agrin, Jaksa Fungsional Aci Wijaya Saputra. Sidang akan kembali digelar pada Senin (4/6/18) sekitar pukul 19.00 WIB dengan agenda putusan sela majelis hakim.

Penulis : Alfisnardo



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kisruh e-KTP Berujung Polemik DPT, Jokowi Gagal Evaluasi Kinerja Kemendagri?
  • Dinilai Cacat Moral, IMM Pekanbaru Desak Rektor Umri Mundur
  • Tuntut Rektor Mundur, IMM Pekanbaru Segel Ruang Rektor dan Aula Kampus Umri
  • Enam Dokter Spesialis Lanjutkan Misi Kemanusiaan Dompet Dhuafa
  • Pemangku Kepentingan Harus Bahu-membahu Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved