Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

14:51 - Tarif Parkir Roda Dua Belu...
19:35 - Penanggulangan Karhutla, P...
17:32 - Di Rupat Total Lahan Terba...
15:54 - Bupati Instruksikan Seluru...
18:16 - Kapal MT Adinda Meledak di...
18:03 - Karhutla Semakin Meluas, B...
16:06 - MTQ Tingkat Kecamatan Beng...
15:48 - Musrenbang Kecamatan Rupat...
06:57 - Bupati Bengkalis Ucapkan B...
15:24 - PUPR Lelang 7 Paket Pengaw...
15:03 - Pemkab Dorong Pertumbuhan ...
17:47 - 2019, Alokasi Anggaran Kec...
17:05 - RPC dan Peternakan Sapi Ja...
18:12 - Temu Ramah dengan Insan Pe...
14:43 - Puncak Arus Balik Imlek, L...
15:43 - 2019, Bengkalis Tanggung P...
17:44 - Lelang Sudah Selesai, 13 P...
14:11 - Tahun Ini Bengkalis Tanggu...
15:59 - Rupat Utara Dapat Jatah Rp...
16:51 - 'Belo Kampung' Mengharap B...
 
Sidang Dugaan Money Politik
JPU Pastikan Dakwaan Nur Azmi dan Ajudannya Jelas Lengkap, PH Sebut Kadaluarsa
Senin, 04/06/2018 - 16:47:56 WIB
Sidang lanjutan dugaan money politik
Sidang lanjutan dugaan money politik
TERKAIT:

BENGKALIS- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis menilai , bahwa surat dakwaan atas tuduhan tindak pidana politik uang terhadap Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

"Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) tidak ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang kuat dan akurat. Disamping itu keberatan yang disampaikan juga sudah melampaui ruang lingkup eksepsi karena sudah menyentuh pokok perkara pemeriksaan sidang," ungkap JPU Agrin didampingi ketika membacakan tanggapan keberatan atau eksepsi PH Nur Azmi Hasyim dan Adi Purnawan dalam agenda sidang di PN Bengkalis, Senin (04/06/18) siang

Sehubungan dengan tanggapan yang disampaikan tersebut, JPU meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara atau memeriksa perkara ini agar menetapkan bahwa eksepsi PH  dinyatakan tidak dapat diterima. Dan menyatakan bahwa surat dakwaan disampaikan JPU telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta menetapkan pemeriksaan terhadap terdakwa Nur Azmi Hasyim dan Adi Purnawan dilanjutkan. 

Sebelumnya sidang perkara kasus juga digelar di PN Bengkalis, Senin (4/6/18) pagi dengan agenda sidang pembacaan eksepsi terdakwa disampaikan PH.

Hadir dalam sidang kedua terdakwa, PH Saut Maruli Tua Manik dan rekan mengatakan, surat dakwaan JPU dianggap melanggar lex specialis. Karena JPU menyamakan perkara yang ditangani layaknya tindak pidana umum.

Saut juga mempertanyakan, surat dakwaan JPU tidak mencantumkan bahwasanya perkara yang ditangani merupakan temuan dari Panwas.  Kemudian lanjutnya, hal lain yang diajukan dalam eksepsi adalah surat dakwaan yang tidak menguraikan batas waktu.  Dikatakan, surat dakwaan menyebutkan temuan dugaan politik 

"Temuan itu terhitung sejak temuan, berarti tanggal 13-14-15-16-17-18-19 kan gitu. Oleh Panwas Kabupaten menyebutkan tanggal 20 April 2018. Itu udah salah. Kemudian juga di pasal 18 itu bisa ditambah 3 hari, kami mendefenisikan kalau temuan tanggal 13 berarti terhitungnya 13-14-15-16. Tapi mereka tanggal 20 temuannya. Mereka habiskan yang 7 hari, baru mereka hitung temuan tanggal 20. Makanya tanggal 25 mereka LP nya," ujar Saut Maruli. 

"Kalau diawalnya salah, ouputnya pasti salah. Inilah yang Kami maksud dengan kadaluarsa. Syarat formilkan menentukan seperti itu, kalau dah kadalusrsa maka hak tuntutan dari pada JPU gugur," tambahnya. 

Sidang dalam perkara ini dipimpin Ketua Majelis Dr Sutarno, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata dan Muhammad Rizky Musmar. Sedangkan JPU selain Agrin, Jaksa Fungsional Aci Wijaya Saputra. Sidang akan kembali digelar pada Senin (4/6/18) sekitar pukul 19.00 WIB dengan agenda putusan sela majelis hakim.

Penulis : Alfisnardo



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sekda Kuansing Masih 'Bungkam' Soal Lambatnya Penyaluran Tunjangan DPRD dan TPP
  • Dipiting hingga Tewas Karena Sebut Pelaku 'Miskin Gak Punya Uang'
  • Disdikbud Siak Taja Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Pakai Modul 1 Program PINTAR
  • Pembuatan Paspor di MPP, Pemko Pekanbaru Kerjasama dengan Imigrasi
  • Hadiri Pelantikan PC PGRI Pangkalanlesung, Bupati Ajak Masyarakat Jaga Persatuan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved